sekitarbandung.com – Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung masih dalam proses Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Operasional SPPG mendapat pendampingan intensif dari Pemkot Bandung.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Sony Adam, saat ini tercatat ada 98 dapur MBG, dengan 87 dapur di antaranya beroperasi setiap hari. Seluruh dapur MBG tersebut sekarang sedang dalam proses sertifikasi.
“(Dapur MBG) tetap diizinkan beroperasi karena mendapat pendampingan intensif dari Pemkot Bandung. Ada 80 puskesmas di Kota Bandung yang dilibatkan mendampingi dapur MBG,” kata Sony, usai rapat evaluasi program MBG di Balai Kota Bandung, Senin 29 September 2025.
Puskesmas bertugas memantau kebersihan, cara pengolahan, pengelolaan sampah, dan penyajian makanan. “Kalau ada catatan, langsung kami sampaikan dan minta diperbaiki,” ujarnya.
Setiap hari, Sony menyampaikan, program MBG di Kota Bandung mendistribusikan sekitar 260.000 porsi makanan bagi anak sekolah. Dengan jumlah itu, dia menekankan pentingnya quality control agar makanan tetap layak konsumsi. “Dari awal kami sudah wanti-wanti semua pengelola. Mereka dibekali penyuluhan, bahkan sebelum program berjalan kami adakan pertemuan daring untuk memberi pemahaman tentang pengolahan makanan sehat,” kata Sony.
Menurut dia, Pemkot Bandung telah melakukan advokasi kepada seluruh SPPG sejak awal pelaksanaan program MBG. Tujuannya agar proses pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan secara higienis dan sesuai standar kesehatan.
Setelah kasus keracunan di SMPN 35 Bandung April lalu, dia memastikan hingga saat ini tidak ada lagi temuan kasus serupa.
Di Kota Cimahi, Dinkes Kota Cimahi melansir sebagian besar SPPG belum memiliki SLHS. Selain itu, para pengelola SPPG tidak bersifat terbuka dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemkot Cimahi.
“Untuk pemenuhan syarat SLHS baru satu SPPG yang sudah memilikinya dan tiga lagi masih dalam proses,” ujar Kepala Dinkes Kota Cimahi Mulyati, Senin 29 September 2025.
Dari 20 SPPG yang terdaftar di Kota Cimahi, sebanyak 17 SPPG sudah beroperasi. Sebanyak 10 SPPG telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Kota Cimahi, 4 SPPG sudah mendapatkan pelatihan keamanan pangan dan beberapa SPPG mengikuti pelatihan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dinkes Kota Cimahi turut melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap SPPG. “Sebanyak 9 SPPG sudah diinspeksi, sisanya dijadwalkan. Dari SPPG yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, sebagian besar sudah memenuhi persyaratan. Hanya, masih ada persyaratan teknis dari BGN yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriatna berpandangan, risiko keracunan dan semacamnya dapat dihindari saat tiap-tiap SPPG patuh akan prosedur operasi standar. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, penyajian makanan. “Tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas pun mesti disiplin akan SOP, dari hulu hingga hilir,” ucap Dadang.
Menurutnya, MBG sebetulnya mampu menyelesaikan persoalan stunting karena memberi asupan nutrisi bagi anak, ibu hamil secara masif dan rutin. Program itu pun, menghadirkan multiplier effect pada kelangsungan ekonomi. Berdasarkan perhitungannya, ketika berjalan optimal, perputaran ekonomi bisa mencapai Rp 5 miliar per hari di Kabupaten Bandung.
Satgas khusus
Sementara itu Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk turut menyukseskan program MBG melalui satuan tugas (satgas) khusus untuk melakukan pengawasan dan memastikan program tersebut berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
Baca juga : Trotoar Baru, Lembang Tetap Banjir Tiap Hujan
Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Hendra Rochmawan menyatakan program MBG merupakan visi besar presiden untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia. ”Harapannya, gizi yang baik akan mencetak pemuda-pemudi yang cerdas dengan tingkat pendidikan yang tinggi,” ujar Hendra.
Hendra menjelaskan, meskipun program ini mengadopsi model yang telah berhasil di negara lain, implementasinya di Indonesia masih tergolong baru. Oleh karena itu, asistensi dan pengawasan menjadi kunci, khususnya bagi para pihak penyelenggara di lapangan yang terdiri dari pengusaha, UMKM, usaha katering, hingga sinergi dengan TNI dan Polri.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
