sekitarbandung.com – Wacana percepatan sertifikasi SPPG Bandung menjadi perhatian serius setelah beberapa kasus keracunan makanan massal mencuat. Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, seluruh dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Dalam rapat di Soreang, Senin (29/9/2025), Dadang menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk mempercepat proses sertifikasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, sertifikasi mencakup kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, penyediaan air bersih, hingga penyajian makanan.
“Semua harus disiplin menjalankan SOP dari hulu hingga hilir. Sertifikasi SPPG Bandung bukan sekadar formalitas, tapi jaminan agar makanan yang dikonsumsi masyarakat aman,” tegasnya.
Baca Juga: Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Libatkan Puskesmas dan UKS, Begini Hasil Rapat Kemenkes
Pentingnya Sertifikasi SPPG Bandung
Bupati menekankan bahwa setiap dapur MBG harus memiliki tenaga profesional, mulai dari ahli gizi, akuntan, hingga tim pengawas. Dengan adanya SDM terlatih, kualitas makanan yang dihasilkan akan lebih terjamin.
Selain itu, standar kesehatan yang ketat diyakini dapat mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang sempat terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, sertifikasi SPPG Bandung bukan hanya soal administrasi, tetapi investasi untuk keselamatan generasi mendatang.
Dampak Ekonomi Program MBG
Program nasional MBG di Kabupaten Bandung menargetkan lebih dari 1,2 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, santri, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Dari total 361 titik dapur SPPG yang direncanakan, 147 sudah beroperasi.
Dadang optimis jika sertifikasi berjalan lancar, perputaran ekonomi dari program ini bisa mencapai Rp5 miliar per hari. Angka tersebut tentu berdampak besar terhadap perekonomian lokal, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro yang menjadi pemasok bahan pangan.
Edukasi dan Kolaborasi Masyarakat
Bupati Bandung juga mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut berperan dalam pengawasan. Mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga wali murid didorong aktif memberikan masukan dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan standar dapur MBG.
Edukasi masyarakat dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Semakin paham masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi SPPG Bandung, semakin kecil kemungkinan keraguan muncul terhadap program MBG.
Dukungan Kebijakan dan Regulasi
Selain pengawasan internal, sertifikasi SPPG juga membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Menurut Kementerian Kesehatan RI (tautan eksternal), sertifikasi dapur penyedia pangan harus mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku nasional.
Dengan adanya payung hukum dan pengawasan berlapis, pelaksanaan MBG di Bandung diharapkan dapat berjalan sesuai target, baik dari sisi kesehatan maupun manfaat ekonomi.
Menuju Indonesia Emas 2045
Program MBG tidak hanya soal makanan bergizi, tapi juga bagian dari upaya mencetak generasi unggul. Dadang Supriatna menegaskan, keberhasilan MBG dengan dukungan sertifikasi SPPG Bandung akan menjadi langkah nyata menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Semua ini demi masa depan anak-anak yang sehat, cerdas, dan siap bersaing. Kalau standarnya dipenuhi, masyarakat akan percaya, dan program akan berjalan maksimal,” pungkasnya.
Sebagai perbandingan, beberapa daerah lain di Indonesia juga telah melakukan percepatan sertifikasi dapur publik untuk mencegah kasus serupa. Salah satunya bisa dilihat pada laporan FAO Indonesia tentang standar keamanan pangan di dapur skala besar.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski demikian, tantangan masih menanti. Infrastruktur dapur yang belum merata, keterbatasan tenaga ahli gizi, serta pengawasan yang belum seragam menjadi catatan penting.
Namun, dengan adanya instruksi percepatan sertifikasi, Pemkab Bandung optimistis program MBG bisa lebih aman, sehat, dan berdampak besar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
