sekitarbandung.com – Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) kini menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, dari lebih dari dua ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, sebagian besar belum memiliki sertifikasi higienitas resmi.
Padahal, SLHS adalah standar penting untuk memastikan seluruh dapur pengolahan makanan di program Makanan Bergizi Gratis (MBG) layak secara higienis dan aman dikonsumsi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Raden Vini Adiani Dewi, mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2025, baru sebagian kecil SPPG yang dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat tersebut.
“Dari 2.131 dapur SPPG di Jawa Barat, baru sekitar 408 yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Kami terus mendorong percepatan agar semua dapur gizi bisa memenuhi standar yang berlaku,” ujar Vini di Bandung, Sabtu (1/11/2025).
Mengapa Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) Penting untuk SPPG
Sertifikat Laik Higienis Sanitasi menjadi penentu bahwa pengelolaan makanan telah memenuhi persyaratan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Tanpa SLHS, dapur SPPG berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat MBG.
Menurut Vini, sejumlah dapur belum memenuhi standar karena kendala infrastruktur dan tata ruang dapur yang belum sesuai.
“Masih banyak bangunan yang perlu perbaikan, seperti ventilasi udara, sistem drainase, dan tempat pencucian alat yang belum standar,” ujarnya.
Pihak Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah kini aktif memberikan pelatihan rutin dan pendampingan teknis agar setiap SPPG dapat memperbaiki fasilitas sesuai ketentuan.
Baca Juga: Pelestarian Budaya Bandung Barat, Komitmen Jeje Ritchie Ismail Jaga Tradisi Lokal
Pemprov Jabar Siapkan Strategi Percepatan Sertifikasi SLHS
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pemerintah daerah diberi waktu terbatas untuk menuntaskan proses sertifikasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional. Jika sampai batas waktu belum memiliki SLHS, maka operasional SPPG bisa dihentikan sementara,” kata Herman.
Ia menambahkan bahwa pendekatan jemput bola menjadi strategi utama untuk mempercepat proses sertifikasi, dengan tim teknis turun langsung ke lapangan.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan kelayakan dapur gizi di seluruh wilayah.
SPPG Diminta Proaktif Mengurus Sertifikat Laik Higienis Sanitasi
Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif pengelola dapur SPPG dalam mempercepat proses sertifikasi.
Mereka diimbau segera melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan fasilitas sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
“SLHS bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga keamanan pangan masyarakat,” tutur Vini.
Dampak Positif Penerapan SLHS bagi Masyarakat dan Program MBG
Dengan diterapkannya standar higienis di seluruh dapur gizi, kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG akan meningkat.
Hal ini sekaligus mendukung misi Jawa Barat dalam memperkuat kemandirian pangan sehat dan berkelanjutan.
SLHS juga menjadi langkah nyata dalam mencegah penyakit akibat kontaminasi makanan serta memperkuat sistem pengawasan pangan berbasis komunitas.
Untuk informasi resmi mengenai kebijakan higienitas pangan dan SLHS, pembaca dapat mengunjungi laman Kementerian Kesehatan RI
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
