Sekitarbandung.com – Terpilihnya Abdurrahman Wahid atau yang kerap dikenal dengan nama Gus Dur sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia pada Oktober 1999 adalah sebuah kejutan sejarah.
Meski partainya (PKB) tidak memenangkan pemilu, ia terpilih sebagai jalan tengah (kompromi politik) untuk mencegah perpecahan bangsa, mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang partainya meraih suara terbanyak.
Lakukan Reformasi Radikal
Begitu menjabat di kursi pemerintahan, Gus Dur langsung bergerak cepat melakukan reformasi radikal.
Ia mencabut larangan kebudayaan Tionghoa, mengembalikan nama “Papua”, dan yang paling berisiko, yaitu memaksa militer (TNI/Polri) keluar dari arena politik.
Langkah-langkah berani ini membuatnya dicintai kelompok minoritas, tetapi sekaligus menciptakan musuh-musuh politik besar di parlemen.
Skandal Buloggate dan Bruneigate
Memiliki basis dukungan yang lemah di parlemen, posisi Gus Dur sangat rentan. Celah itu akhirnya ditemukan melalui skandal Buloggate dan Bruneigate pada tahun 2000.
Meski keterlibatan langsungnya tidak pernah terbukti secara sah di pengadilan, parlemen (DPR) menjadikan isu ini sebagai amunisi untuk melayangkan Memorandum I dan II yang menyudutkan sang presiden.
Ia menolak untuk tunduk karena menganggap manuver DPR tidak sah secara konstitusi dan menyebutnya sebagai konspirasi elite politik (termasuk sisa-sisa Orde Baru) yang ingin mendongkelnya.
Tensi politik ibu kota memanas, ancaman bentrokan massa pendukung Gus Dur dan massa penentangnya membayangi Jakarta.
Baca Juga: Gus Dur Biarkan Bendera Kejora Berkibar sebagai Cara dalam Memanusiakan Papua
Rilis Dekrit Presiden
Merasa dikepung, pada 23 Juli 2001 dini hari, Gus Dur merilis Dekrit Presiden yang berisi pembekuan MPR/DPR, pembubaran Golkar, dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat melalui percepatan pemilu.
Namun, dekrit ini tidak bergigi. Militer (TNI/Polri) justru menolak perintah presiden karena menganggapnya inkonstitusional, dan memilih tegak lurus pada UUD 1945 alih-alih membela kepentingan figur presiden.
Gelar Sidang Istimewa
Tanpa dukungan militer, dekrit itu layu sebelum berkembang. Hanya beberapa jam setelah dekrit dibacakan, MPR yang dipimpin Amien Rais langsung menggelar Sidang Istimewa.
Secara kilat, mandat Gus Dur dicabut. Ia resmi dilengserkan, dan kursi kepresidenan diserahkan kepada wakilnya, Megawati Soekarnoputri.
Di tengah memanasnya malam 23 Juli 2001, Gus Dur menyapa ribuan pendukung fanatiknya dari teras Istana hanya dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek.
Alih-alih meniup peluit perlawanan yang bisa memicu pertumpahan darah, ia justru menenangkan massa.
Tiga hari kemudian, ia akhirnya rela mengangkat kaki dari Istana Merdeka dengan damai demi mencegah perang saudara yang akan terjadi.
Baca Juga: Puluhan Tahun Sangat Angker, Gus Dur Justru Bebaskan Warga Tiduran di Dalam Istana
