Sekitarbandung.com – Proses pembongkaran Teras Cihampelas tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui prosedur perizinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan akan segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan program infrastruktur, termasuk masa depan kawasan Teras Cihampelas.
Meski rencana pembongkaran telah ada, Farhan menegaskan bahwa seluruh proses harus sesuai dengan aturan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Izin pembongkaran sedang kami usahakan. Ini harus melalui KPK dan lembaga lainnya karena saya harus memastikan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, pada Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ambil Alih Pembongkaran Teras Cihampelas, Farhan Siap Perjuangkan Perizinannya
Farhan menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Kota Bandung.
Menurutnya, kehati-hatian tersebut penting mengingat proyek Teras Cihampelas merupakan bagian dari pembangunan sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Farhan menambahkan bahwa setelah izin pembongkaran diperoleh, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta dukungan, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat.
“Setelah izin keluar, saya akan menghadap ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya Pak Gubernur, Kang Dedi Mulyadi, untuk meminta dukungan pembongkaran,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Pastikan Pembongkaran Teras Cihampelas Tidak Langgar Aturan
