sekitarBANDUNGcom – Tradisi wisuda yang seharusnya hanya menjadi momen sakral di perguruan tinggi kini merambah hingga ke jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Fenomena ini memicu gelombang protes dari para orang tua siswa yang merasa keberatan, khususnya karena faktor biaya yang dianggap membebani.
Keluhan orang tua siswa terekam jelas dalam kolom komentar akun Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim. Dalam dua minggu terakhir, unggahan Nadiem banjir komentar bernada protes. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang tradisi wisuda anak sekolah yang dinilai hanya menambah beban, bukan meringankan.
Tradisi yang berubah arah
Wisuda sejatinya adalah puncak perjalanan pendidikan di perguruan tinggi, momen ketika mahasiswa resmi menyandang gelar akademis. Namun kini, prosesi serupa banyak digelar di sekolah-sekolah dasar hingga menengah. Siswa TK yang baru belajar membaca pun sudah diarahkan mengikuti wisuda lengkap dengan toga, panggung, dan acara seremonial.
Bagi sebagian orang tua, momen ini memang menjadi kenangan indah. Namun bagi banyak keluarga lain, biaya tambahan membuat wisuda terasa lebih sebagai kewajiban ketimbang kebahagiaan.
Keluhan orang tua: “Jangan samakan kondisi ekonomi semua orang”
Salah satu komentar warganet menuliskan, “Jangan samakan kondisi ekonomi semua orang. Bagi yang mampu mungkin mudah, tapi bagi kami yang pas-pasan, biaya wisuda sangat berat.” Komentar ini mendapat banyak dukungan dari pengguna lain.
Sejumlah orang tua juga mengaku harus merogoh kocek mulai dari Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta hanya untuk sekali wisuda anak. Biaya itu mencakup sewa gedung, kostum toga, dekorasi, dokumentasi foto, hingga cenderamata. Tidak jarang, biaya wisuda bahkan lebih besar daripada biaya SPP bulanan anak.
Baca juga : JNE JLC Race 2025: Hadiah Mobil Listrik dan Promo Hari Pelanggan Nasional
Tidak ada aturan resmi dari Kemendikbud
Pihak Kemendikbudristek menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang mewajibkan sekolah menggelar wisuda di tingkat TK, SD, SMP, atau SMA. Jika wisuda tetap dilakukan, harus berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah, komite, dan orang tua siswa.
Kemendikbud juga menekankan, kegiatan ini tidak boleh menimbulkan beban, baik finansial maupun psikologis. Artinya, wisuda sekolah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan seharusnya tidak dipaksakan.
Biaya yang semakin membengkak
Di sejumlah daerah, biaya wisuda anak sekolah bahkan bisa menyentuh angka jutaan rupiah. Misalnya di Jakarta, beberapa sekolah dasar mematok biaya wisuda Rp1,2 juta per siswa. Sementara di daerah lain, ada yang mengenakan Rp500 ribu per siswa untuk biaya sewa aula, dekorasi, hingga konsumsi.
Faktor gengsi juga kerap memengaruhi. Sekolah yang ingin terlihat “bergengsi” di mata orang tua siswa berlomba menggelar wisuda semewah mungkin, dengan panggung megah, penyanyi, bahkan liputan media lokal. Akibatnya, tekanan biaya dialihkan ke orang tua siswa.
Respon masyarakat dan media sosial
Fenomena wisuda sekolah menjadi topik hangat di media sosial. Tagar seperti #StopWisudaTK dan #WisudaSekolah sempat trending di Twitter dan Instagram. Banyak warganet berbagi cerita bagaimana mereka harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk sekadar “formalitas kelulusan.”
Sebagian orang mendukung karena melihatnya sebagai penghargaan bagi anak. Namun tidak sedikit yang berpendapat bahwa kebahagiaan anak bisa dirayakan dengan sederhana, tanpa harus menguras dompet orang tua.
Pandangan pemerhati pendidikan
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai tradisi wisuda sekolah tidak sejalan dengan semangat pendidikan yang seharusnya inklusif. Mereka mengingatkan bahwa pendidikan bukan tentang acara seremonial, melainkan tentang proses belajar yang membentuk karakter anak.
Menurut pakar, jika ingin merayakan kelulusan, sekolah bisa menggelar acara perpisahan sederhana di kelas atau halaman sekolah. Dengan begitu, anak tetap mendapat momen perayaan tanpa membebani orang tua.
Harapan orang tua ke depan
Banyak orang tua berharap pemerintah memberi regulasi yang lebih tegas agar wisuda sekolah tidak menjadi beban. Mereka menginginkan adanya aturan resmi yang melarang pungutan biaya berlebihan, sekaligus mendorong sekolah untuk merayakan kelulusan dengan cara sederhana.
“Yang penting anak-anak senang, bukan orang tua yang pusing mikirin biaya,” ujar salah satu orang tua siswa di Bandung saat dimintai tanggapan.
Kesimpulan
Fenomena wisuda sekolah mencerminkan adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Di satu sisi, sebagian orang tua mendukung karena ingin memberikan pengalaman indah bagi anak. Namun di sisi lain, banyak keluarga merasa terbebani oleh biaya yang tidak masuk akal.
Dengan semakin kuatnya sorotan publik, besar kemungkinan pemerintah akan segera mengambil langkah untuk memperjelas aturan. Sebab, tanpa regulasi yang jelas, wisuda sekolah berpotensi terus menjadi beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dengan kondisi finansial terbatas.
Baca juga : Reni Wati Umrah Gratis BTPN Syariah: Kisah Inspiratif dari Usaha Mikro
