sekitarBANDUNGcom, Bandung, 13 Juli 2023 – Plt Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menerima aliran dana suap sebesar Rp 30 juta terkait kasus pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) Kota Bandung. Kasus ini sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak, termasuk mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Ema Sumarna mengklaim telah mengonfirmasi langsung kepada saksi kunci yang disebut dalam persidangan, yang menurutnya tidak pernah menyebutkan keterlibatan dirinya.
Tudingan JPU di Persidangan dan Bantahan Tegas Ema Sumarna
Dugaan mengenai keterlibatan Ema Sumarna dalam kasus ini mencuat di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Indra, mengatakan bahwa Ema Sumarna, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), ikut menerima suap dalam bentuk fee sebesar Rp 30 juta. Menurut Tony, informasi tersebut berdasar keterangan yang disampaikan oleh saksi Plh Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kurnia.
Namun, Ema Sumarna dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia merasa dirugikan dengan adanya isu yang beredar luas itu. Untuk memastikan kebenaran, Ema mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada saksi Asep Kurnia.
“Tidak ada, ukurannya saya tidak pernah dikonfirmasi tentang hal itu, dan saya sudah tanya kepada Pak Asep Kurnia. ‘Pak Asep betul Anda ngomong begitu?’ ‘Tidak, Pak,’ katanya. ‘Saya (Asep) tidak pernah menyebut, maaf yah misalnya, jabatan saya (Ema),” ujar Ema di Kota Bandung, Kamis (13/7/2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ema Sumarna secara langsung membantah sumber tudingan tersebut, mengklaim adanya kekeliruan dalam interpretasi keterangan saksi di persidangan. Ia menekankan bahwa nama atau jabatannya tidak pernah disebut oleh Asep Kurnia terkait penerimaan fee.
Baca juga : Hadirkan Vierratale dan Ardhito Pramono, Erasoundwave 2025 Siap Tampilkan Pertunjukan Spektakuler di Bandung
Klaim Kesalahan Identifikasi Saksi: Nama Rijal yang Disebut?
Lebih lanjut, Ema Sumarna menjelaskan bahwa menurut klarifikasinya dengan saksi Asep Kurnia, keterangan yang sebenarnya disampaikan saksi tersebut ditujukan untuk saudara Rijal, bukan dirinya. Klaim ini mengalihkan fokus tudingan ke pihak lain dan menunjukkan adanya potensi salah tafsir atau kekeliruan identifikasi dalam proses persidangan yang berujung pada penyebutan namanya.
Peristiwa ini menyoroti kompleksitas dan sensitivitas kasus korupsi, di mana keterangan saksi dapat diinterpretasikan secara berbeda atau mungkin terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Ema Sumarna berharap klarifikasi ini dapat membersihkan namanya dari dugaan yang merugikannya.
Kasus Korupsi CCTV dan ISP Kota Bandung: Menjerat Mantan Wali Kota
Kasus pengadaan CCTV dan ISP Kota Bandung merupakan salah satu kasus korupsi besar yang mencuat beberapa waktu lalu dan telah menjerat nama besar di lingkungan Pemkot Bandung, termasuk mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pengadaan proyek-proyek teknologi di lingkungan pemerintahan kota.
Aliran dana suap atau gratifikasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi modus korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. KPK berkomitmen penuh untuk membongkar jaringan korupsi ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri setiap aliran dana haram.
Terkait dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi, yang namanya juga sempat disebut dalam konteks kasus tersebut, Ema Sumarna mengaku tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang disebutkan. Ia menyarankan awak media untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ini merupakan upaya Ema untuk membatasi cakupan pernyataannya hanya pada tudingan yang berkaitan langsung dengan dirinya.
Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
Allegasi korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi, selalu berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial dalam situasi seperti ini. Masyarakat berharap proses hukum berjalan adil dan tuntas, tanpa pandang bulu, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil akhir dari proses hukum dan klarifikasi dari berbagai pihak akan sangat menentukan persepsi publik terhadap integritas pejabat yang terlibat dan upaya pemberantasan korupsi di Kota Bandung.
Baca juga : Fecal Coliform Sungai Cikapundung Tinggi, DLH Bandung: Warga Terancam Dampak Kesehatan
