sekitarbandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya keras untuk menangani tersebarnya kegiatan tambang ilegal yang dianggap merugikan lingkungan serta mengancam keselamatan warga.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengumumkan bahwa ia sudah memberikan instruksi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar dengan segera melakukan penertiban terhadap 13 lokasi tambang liar yang beraktivitas tanpa memiliki izin resmi di daerah tersebut.
“Data tersebut sudah kami kumpulkan. Saya tentunya telah memerintahkan Satpol PP untuk secepatnya bertindak dan menertibkan pertambangan-pertambangan liar ini,” kata Jeje Ritchie Ismail ketika dihubungi pada hari Senin (30/6/2025).
Dia menekankan bahwa tidak ada tempat untuk berkompromi dengan kegiatan yang secara terang-terangan melanggar aturan, mengganggu ketertiban kawasan, serta mengancam keselamatan masyarakat.
Baca juga : 75% Sekolah Rusak di KBB, Bupati Jeje Janji Bereskan Hanya 47 Ruangan Tahun Ini
“Tambang harus memenuhi aspek legalitas, kesehatan, serta tanggung jawab. Bukan hanya soal mengeksplorasi sumber daya, tetapi juga melindungi habitat dan keselamatan masyarakat setempat,” katanya lebih lanjut.
Langkah ini adalah kelanjutan dari instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang telah lebih dulu menggerakkan upaya penertiban tambang ilegal di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi juga sempat menyebut bahwa aktivitas pertambangan ilegal di beberapa kawasan melanggar nilai-nilai tata ruang tradisional ala Sunda.
“Jika hari ini hanya mampu memainkan alat musik seperti drum, maka di masa depan kita juga harus mampu menindak aktivitas penambangan liar hingga benar-benar hilang. Tanpa itu semua, jelas Kota Bandung Barat tak kan pernah mengalami kemajuan,” kata Dedi dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Peringatan Hari Jadi Ke-18 Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan catatan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, ada sebanyak 176 lokasi tambang liar yang tersebar di 17 kabupaten atau kota. Di antara jumlah itu, diketahui bahwa 13 titiknya berada dalam area Kabupaten Bandung Barat.
Jeje Ritchie Ismail tak hanya mengambil langkah represif sebagai tindakan hukum semata. Ia pun telah menyusun strategi untuk memberikan bimbingan serta pendidikan kepada pihak-pihak pengelola tambang legal maupun warga di sekitarnya guna membentengi mereka dari godaan ikut campur dalam aktivitas pertambangan ilegal yang justru banyak merugikan.
Sebaliknya, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menyatakan bahwa tindakan tertib tambang ilegal merupakan upaya penting dari pimpinan daerah yang harus mendapat dukungan penuh seluruh aparatur pemerintah setempat serta koordinasi erat baik tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
Baca juga : Program Barak Militer: 5 Fakta Klarifikasi Bupati Bandung
“(Tambang ilegal yang ada di sini) merupakan tanggung jawab dari Bupati. Sebenarnya masalah tersebut berada dalam wewenang pemerintahan pusat. Namun apapun kondisinya, kami sebagai pemerintah daerah tetap harus bekerja sama secara harmonis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun tingkat pusat,” katanya.
Melalui langkah tegas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap bisa mengurangi aktivitas penambangan ilegal sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi keselamatan warga dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh eksplorasi liar tanpa tanggung jawab.
Untuk informasi lebih lengkap seputar pemerintahan dan pendidikan di Bandung Raya, terus ikuti berita terbaru hanya di sekitarbandung.com
