sekitarbandung.com — APBD Jabar 2025 kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa lebih dari sepertiga anggaran habis digunakan untuk membayar utang dan kewajiban daerah. Total anggaran ditetapkan sebesar Rp37 triliun, namun hanya sekitar Rp31 triliun yang dikelola langsung oleh Pemprov setelah dikurangi dana bagi hasil kendaraan bermotor untuk kabupaten/kota.
Dari Rp31 triliun tersebut, alokasi besar digunakan untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban masa lalu, termasuk:
-
Utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rp600 miliar
-
Tunggakan BPJS: Rp334 miliar
-
Biaya operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar
-
Operasional Masjid Raya Al Jabbar: Rp40 miliar
-
Tunggakan pengadaan ijazah: Rp1,2 triliun
Rincian Penggunaan APBD Jabar 2025 untuk Utang
Gubernur Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa prioritas pembayaran utang harus dilakukan agar tidak menambah beban fiskal di tahun-tahun berikutnya. Dalam pernyataannya pada Rabu (9/7/2025), ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap rupiah anggaran.
“Jangan dikira Rp31 triliun bisa langsung dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” tegas Dedi.
Dampak Langsung Terhadap Program Publik
Kondisi fiskal ini berdampak pada kemampuan daerah untuk membiayai program strategis seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan mitigasi bencana. Dedi Mulyadi menyatakan, meski keuangan daerah sedang terhimpit, pihaknya berupaya menjaga agar layanan publik tetap berjalan:
“Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, santri tetap dapat beasiswa,” lanjutnya.
Sorotan dari Kementerian Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun angkat suara mengenai performa fiskal Jawa Barat. Menurutnya, Jawa Barat yang biasanya berada di posisi pertama dalam realisasi APBD, kini turun ke peringkat ketiga nasional, kalah dari DIY dan NTB.
“Kang Dedi Mulyadi harus evaluasi. Jangan sampai Jabar terus turun dalam realisasi belanja,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Reaksi Publik dan DPRD
Sejumlah pengamat menilai penurunan performa ini akibat kurangnya transparansi sejak awal terkait utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa anggota DPRD juga menuntut agar audit menyeluruh dilakukan, khususnya terkait pembengkakan anggaran proyek seperti Masjid Raya Al Jabbar dan Bandara Kertajati.
Baca Juga: Logo MPLS 2025 Resmi dari Kemendikdasmen: Link Unduhan Format PNG & AI
Pengetatan Anggaran dan Harapan
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Jabar melakukan efisiensi tanpa memangkas program prioritas rakyat. Komitmen Dedi Mulyadi adalah menjaga keberlanjutan pelayanan dasar sambil perlahan menyelesaikan semua beban masa lalu.
“Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan nafas fiskal yang pendek,” tutupnya.
Untuk informasi tambahan terkait struktur APBD nasional dan pinjaman PEN, kunjungi:
🔗 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
