sekitarbandungcom – Sistem Gaji Sopir Angkot Bandung menjadi gagasan yang disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk mengubah pola penghasilan pengemudi dari setoran harian menjadi sistem penggajian. Perubahan tersebut diharapkan mengurangi persaingan mengejar penumpang yang berpotensi memicu perilaku berkendara ugal-ugalan.
Farhan menyampaikan gagasan itu saat melepas program Angkot to School di Balai Kota Bandung pada 6 November 2026. Menurutnya, penggajian merupakan model bisnis ideal karena sopir tidak lagi dibebani kewajiban memenuhi target setoran setiap hari.
Meski demikian, skema tersebut belum menjadi kebijakan yang diterapkan. Pemerintah Kota Bandung masih mengembangkan model integrasi angkot bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), termasuk mencari pola operasional yang dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sistem Gaji Sopir Angkot Bandung untuk Mengurangi Kejar Setoran
Dalam sistem setoran harian, pengemudi perlu memperoleh penumpang agar pendapatan yang dibawa pulang dapat memenuhi kewajiban kepada pemilik kendaraan. Situasi tersebut dapat mendorong persaingan antarsopir dalam mencari penumpang di jalan.
Farhan menilai sistem penggajian dapat mengubah dorongan tersebut. Jika penghasilan pengemudi tidak bergantung langsung pada jumlah penumpang yang diperoleh setiap hari, sopir diharapkan dapat menjalankan layanan dengan lebih tertib dan mengutamakan keselamatan.
Gagasan ini berkaitan dengan pembenahan model bisnis angkutan kota. Namun, penerapannya membutuhkan perumusan lebih lanjut, termasuk pihak yang membayar gaji, besaran penghasilan, hubungan kerja pengemudi, serta sumber pembiayaan operasional.
Hingga informasi yang disampaikan pada November 2026, pemerintah kota belum mengumumkan rincian mekanisme penggajian maupun jadwal penerapannya. Karena itu, perubahan dari setoran menuju gaji masih perlu dipahami sebagai arah kebijakan yang sedang dipertimbangkan, bukan ketentuan baru bagi seluruh sopir angkot.
Baca juga: BRT Cekungan Bandung Makin Disorot, Warga Diajak Kawal Rencana Transportasi Massal
Angkot to School dan Integrasi Feeder Disiapkan
Selain membahas penghasilan pengemudi, Pemkot Bandung mengembangkan integrasi angkot sebagai transportasi pengumpan atau feeder bagi layanan transportasi massal. Pengembangan ini dilakukan bersama ITB dan masih berada pada tahap beta atau eksperimen.
Program Angkot to School menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Layanan ini diarahkan untuk membantu pelajar mengakses angkutan umum, sekaligus memperkenalkan angkot sebagai pilihan perjalanan yang terhubung dengan sistem transportasi lebih luas.
Penataan layanan feeder membutuhkan kesesuaian rute, jadwal, dan titik perpindahan penumpang. Integrasi tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi operasional angkot yang sudah berjalan agar perubahan tidak mengabaikan kebutuhan pengemudi maupun pengguna.
Pemkot juga mengupayakan integrasi aplikasi pengemudi dengan Google Maps. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya diharapkan dapat memantau posisi angkot, ketersediaan armada, serta perkiraan waktu kedatangan. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat dianggap sebagai layanan yang sudah tersedia secara penuh.
Baca juga: Tiket Java United vs Persib Bandung Sold Out, Bobotoh Siap Padati Stadion Jatidiri
Persiapan Angkot Menjelang Operasional BRT
Eksperimen integrasi angkot menjadi bagian dari persiapan menuju pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Kota Bandung. Farhan menyebut pengujian diperlukan untuk menemukan kekurangan dan melakukan perbaikan sebelum sistem transportasi massal tersebut beroperasi.
Keterlibatan sopir angkot menjadi unsur penting dalam proses itu. Pengemudi memahami kondisi rute dan kebutuhan penumpang sehari-hari, sehingga masukan mereka dapat membantu pemerintah menyusun layanan yang sesuai dengan situasi lapangan.
Perubahan model penghasilan juga perlu dibahas bersama pihak terkait. Sistem penggajian tidak cukup hanya mengganti cara pembayaran, tetapi harus disertai kejelasan pembagian tanggung jawab, standar pelayanan, serta keberlanjutan pendanaan.
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.1296-Dishub/2026 tentang subsidi angkutan massal metropolitan berbasis jalan di kawasan perkotaan Cekungan Bandung dapat menjadi konteks kebijakan dukungan transportasi. Namun, dokumen tersebut tidak menetapkan sistem gaji sopir angkot.
Pembahasan bersama perlu mencakup dampak perubahan terhadap pemilik kendaraan dan organisasi pengemudi. Kejelasan aturan operasional, mekanisme evaluasi, serta saluran pengaduan juga diperlukan agar penataan layanan tidak berhenti pada perubahan skema pendapatan, tetapi memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam jangka panjang.
Dengan demikian, Sistem Gaji Sopir Angkot Bandung masih merupakan gagasan dalam rangka pembenahan angkutan umum. Pemkot perlu mematangkan skema bersama pengemudi dan mitra pengembangan agar integrasi feeder, Angkot to School, serta persiapan BRT dapat berjalan dengan tertib dan berkelanjutan.
Sumber: sekitarbandungcom
