sekitarbandung.com – Pemerintah Kota Bandung kehilangan hampir Rp600 miliar akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang sebesar Rp7,8 triliun dipastikan aman.
“Dana transfer daerah, kami kehilangan hampir Rp600 miliar, maka kami melakukan banyak penghematan. Penghematan pertama yang kami lakukan adalah belanja pegawai dihemat-hematkan,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Penghematan dalam belanja pegawai itu, terang dia, dilakukan dengan cara melakukan proses secara lebih selektif khusus untuk pendaftaran dan pengelolaan pegawai tidak tetap. Menurut dia, hal itu penting untuk penghematan anggaran.
Selain itu, Farhan juga menyebut ada berbagai penghematan lainnya yang dilakukan Pemkot Bandung. Apalagi, sejak awal tahun ini Pemkot Bandung juga telah melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemudian efisiensi operasional, sudah pasti. Perjalanan dinas luar negeri nol, kemudian mobil dinas baru nol, apa lagi ya? Banyak lah. Pokoknya kami berhasil menghemat, (berdasarkan hasil rapat) semalam itu sampai hampir Rp300 miliar,” kata Farhan.
Untuk menutupi kebutuhan anggaran akibat pemangkasan TKD, lanjut dia, Pemkot Bandung juga akan memanfaatkan pembiayaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran sebelumnya. Farhan memastikan APBD 2025 tetap aman.
“Selebihnya kami akan memanfaatkan pembiayaan dari silpa. Jadi insyaallah (APBD 2025) Rp 7,8 triliun sudah secure, kami tinggal cari tambahan Rp 300 miliar lagi, nanti dari program-program yang datang dari pusat ” kata Farhan.
Menurut dia, Pemkot Bandung menerima berbagai program dari pemerintah pusat. Di antaranya ialah dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasiomal (BRIN).
Baca juga : 19 Proyek Tol Baru Siap Dilelang, Termasuk Tol Geta Rp408 Triliun
Farhan memastikan, pemangkasan TKD tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat, sesuai dengan pesan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Pesan dan kesepakatan dengan Pak Gubernur, layanan dasar tidak boleh berubah, yang harus berubah operasional pemerintahan,” pungkasnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
