sekitarBANDUNGcom – Setiap tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjalani sebuah momen krusial yang menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi: pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses audit tersebut kini telah dimulai, dan untuk tahun anggaran sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dikabarkan memberikan sorotan tajam pada beberapa area spesifik yang dianggap memiliki risiko tinggi dan nilai strategis.
Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sebuah proses “bedah” mendalam terhadap seluruh aspek keuangan Pemkot Bandung. Mulai dari pendapatan, belanja, hingga pengelolaan aset, semuanya akan ditelisik untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Hasil akhirnya, berupa Opini BPK, akan menjadi cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan kota.
Meskipun audit mencakup keseluruhan laporan, sumber internal mengindikasikan bahwa ada tiga sektor yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan kali ini. Sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki alokasi anggaran yang sangat besar dan dampak yang luas bagi masyarakat.
1. Sektor Pertama: Realisasi Belanja Infrastruktur dan Proyek Strategis
Sektor pertama yang menjadi sorotan utama adalah realisasi belanja modal, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Dengan alokasi anggaran yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, BPK akan menelisik secara detail efektivitas dan efisiensi dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan Pemkot Bandung dalam hal belanja produktif.
Fokus pemeriksaan mencakup kesesuaian antara perencanaan dalam dokumen APBD, proses lelang atau pengadaan barang dan jasa, hingga realisasi fisik di lapangan. Auditor akan memeriksa apakah kualitas bangunan, jalan, atau drainase yang dikerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak. Selain itu, potensi adanya kemahalan harga (mark-up) atau proyek yang tidak selesai tepat waktu juga menjadi bagian dari audit kinerja. Pengelolaan keuangan Pemkot Bandung di sektor ini dianggap krusial karena dampaknya langsung terlihat oleh publik.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Asep Suryana, menilai sektor infrastruktur sebagai area yang paling rentan. “Belanja infrastruktur selalu menjadi pos anggaran terbesar dan paling kompleks, sehingga secara alami memiliki risiko penyimpangan yang lebih tinggi. Audit BPK yang mendalam di sektor ini adalah sebuah keharusan untuk memastikan tidak ada kebocoran dan kualitas pembangunan benar-benar terjaga,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi publik.
2. Sektor Kedua: Ketepatan Sasaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah
Sektor kedua yang tak kalah kritis adalah pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Anggaran yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial ini memiliki tujuan mulia, yaitu membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, penyalurannya seringkali dihadapkan pada tantangan akurasi data. Oleh karena itu, audit BPK akan fokus pada validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai dasar penyaluran. Tata kelola keuangan Pemkot Bandung untuk bansos menjadi cermin kepedulian sosial.
BPK akan melakukan uji petik untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, dan tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran. Proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial menjadi kunci yang akan diperiksa secara mendalam. Akuntabilitas keuangan Pemkot Bandung diuji melalui program yang menyentuh langsung masyarakat paling bawah tersebut.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Anwar Razak, menekankan pentingnya audit bansos. “Akurasi data penerima adalah kunci efektivitas bansos. Audit BPK harus bisa mengungkap apakah data yang digunakan sudah mutakhir dan apakah ada potensi penyelewengan dalam proses distribusinya. Uang untuk orang miskin harus dijaga paling ketat,” katanya, seperti yang dimuat di Antara News.
3. Sektor Ketiga: Optimalisasi Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fokus utama ketiga adalah pada sisi pendapatan dan pengelolaan aset. BPK akan “membedah” sejauh mana Pemkot Bandung telah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola aset-aset yang dimilikinya secara produktif. Pemeriksaan ini penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal dan kesehatan jangka panjang dari keuangan Pemkot Bandung.
Audit akan mencakup potensi pendapatan dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, PBB) dan retribusi. Selain itu, BPK juga akan menelisik pengelolaan aset-aset milik Pemkot, seperti gedung, tanah, atau fasilitas lainnya. Apakah aset tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan, atau justru menjadi beban karena tidak terurus? Inilah pertanyaan yang akan dijawab melalui pemeriksaan. Efisiensi dalam mengelola sumber daya adalah cerminan dari baiknya keuangan Pemkot Bandung.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Paula Henry Simatupang, dalam berbagai kesempatan selalu mendorong optimalisasi PAD. “Pemerintah daerah harus terus kreatif dalam mencari sumber-sumber PAD baru yang sah dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, pencatatan dan pengelolaan aset yang baik adalah fondasi untuk mencegah hilangnya aset daerah dan mengoptimalkannya untuk kesejahteraan publik,” ujarnya.
Tanggapan Pemkot Bandung: Komitmen Transparansi dan Kooperatif
Menanggapi dimulainya proses pemeriksaan, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyatakan pihaknya menyambut baik dan siap bersikap kooperatif. Ia menegaskan bahwa audit BPK adalah bagian penting dari siklus penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung telah diinstruksikan untuk menyediakan semua data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor secara transparan. “Kami memandang pemeriksaan BPK ini sebagai sebuah proses pembelajaran dan evaluasi untuk perbaikan. Komitmen kami adalah menyajikan laporan keuangan Pemkot Bandung yang transparan dan akuntabel. Tentu kami berharap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya,” kata Bambang.
Seluruh elemen keuangan Pemkot Bandung akan disajikan secara terbuka. Proses ini menjadi pertaruhan reputasi bagi kualitas keuangan Pemkot Bandung.
Menanti Rapor Keuangan Kota Kembang
Kini, proses pemeriksaan tengah berjalan. Warga Kota Bandung tentunya berharap agar pengelolaan keuangan Pemkot Bandung dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hasil audit BPK nantinya akan menjadi rapor sesungguhnya dari kinerja pemerintah kota, sebuah cerminan dari seberapa amanah keuangan Pemkot Bandung dikelola. Publik menanti apakah catatan-catatan perbaikan akan mendominasi, atau justru predikat “Sangat Baik” dalam sistem merit akan selaras dengan predikat WTP untuk pengelolaan keuangan Pemkot Bandung. Laporan BPK akan menjadi jawaban akhir, yang menunjukkan seberapa sehat sesungguhnya kondisi keuangan Pemkot Bandung. Kualitas keuangan Pemkot Bandung akan menentukan masa depan kota.
Pendidikan pun terkena dampaknya, baca di – Bandung Tak Akan Larang Study Tour Sekolah, Ini Syarat dari Wali Kota
