sekitarbandung.com – Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), John Sumampauw, meminta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, segera memberikan kepastian mengenai masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) yang masih ditutup sejak 6 Agustus 2025.
Menurut John, kejelasan arah kebijakan dari Pemerintah Kota sangat dibutuhkan untuk menentukan apakah Bandung Zoo akan terus beroperasi sebagai kebun binatang atau beralih fungsi. “Ya, secepatnya beri ketegasan apakah mau lanjut sebagai kebun binatang atau tidak. Segera beri kepastian untuk arah kebijakan ini mau ke mana,” kata John kepada ANTARA di Bandung, Minggu.
Ia menegaskan, penutupan yang telah berlangsung lebih dari dua bulan berdampak langsung terhadap nasib 700 satwa yang tinggal di dalamnya serta operasional lembaga konservasi tersebut.
John menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan satwa maupun pengelolaan harian kebun binatang. “Satwa-satwa ini juga kan sekarang dijaga tanpa kepastian siapa yang bertanggung jawab atas apa. Sekarang ini serabutan, dan hal seperti ini bisa memicu bentrokan di kemudian hari,” ujarnya.
Selain berdampak pada kesejahteraan satwa, penutupan juga memicu kerugian bagi para mitra usaha. Beberapa pihak yang bekerja sama dengan kebun binatang seperti penyedia layanan tiket daring, penyedia mobil listrik untuk pengunjung, serta pelaku UMKM yang membuka kios di area tersebut turut merasakan dampaknya.
“Pasti banyak kerugian. Karena kita punya beberapa kontrak dengan pihak lain. Seperti mobil listrik, itu juga bukan kita beli, tapi kerja sama. Ada juga beberapa restoran di dalam, yang tentunya juga terdampak,” tambah John.
Ia berharap Pemkot Bandung dapat segera mengambil langkah konkret untuk membuka kembali Bandung Zoo demi keberlangsungan satwa dan kelangsungan kerja seluruh pegawai. “Kalau sampai ada satwa yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Apalagi ada beberapa satwa yang berupa pinjaman atau titipan,” kata dia.
John menegaskan bahwa permasalahan yang melanda Bandung Zoo tidak bersumber dari konflik internal di tubuh yayasan. Menurutnya, situasi ini dipicu oleh tindakan segelintir oknum yang tidak patuh terhadap aturan serta kerap melawan aparat penegak hukum.
“Bukan konflik yang sebenarnya terjadi, melainkan ada oknum-oknum dalam yayasan yang terus menerus melawan penegakan hukum dan menghalangi jalannya administrasi yang sah,” jelas John.
Ia menambahkan bahwa YMT memiliki komitmen kuat untuk tetap bekerja sama dengan Pemkot Bandung serta Kementerian Kehutanan agar pengelolaan aset negara dilakukan secara sah dan sesuai peraturan.
“Kami berupaya menjalankan operasional Bandung Zoo dengan transparan dan sesuai koridor hukum, dengan tujuan memaksimalkan fungsi kebun binatang sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi yang dapat dibanggakan masyarakat,” katanya.
Dalam jangka panjang, YMT berharap agar pemerintah dapat memperkuat regulasi pengelolaan lembaga konservasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di kemudian hari. Kepastian hukum dan administrasi yang jelas dinilai penting untuk menjaga kelangsungan hidup satwa serta mendukung program konservasi di tingkat daerah.
Baca juga : KAI Wujudkan Transportasi Publik Inklusif di Bandung
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, yayasan pengelola, dan masyarakat juga diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk memastikan Bandung Zoo kembali berfungsi optimal sebagai destinasi wisata edukatif sekaligus pusat pelestarian satwa di Jawa Barat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
