sekitarbandung.com – Banjir Kota Bandung terus menjadi perhatian publik, terutama di wilayah perbatasan antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi. Genangan yang rutin muncul setiap musim hujan menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh.
Anggota DPRD Kota Bandung, Mukhamad Adi Widyanto, menegaskan bahwa banjir di Kota Bandung tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak. Menurutnya, perbatasan memiliki kerumitan tersendiri karena melibatkan banyak lembaga dan kepentingan.
“Masalahnya ada di bottle neck, di bawah jembatan tol atau area sungai yang melibatkan banyak pihak seperti BBWS, Pemprov, Jasa Marga, dan Pemkot Bandung. Jadi perlu duduk bersama,” kata Adi, Minggu (19/10/2025).
Perlunya Sinergi Antar Daerah untuk Tangani Banjir Kota Bandung
Menurut Adi, penanganan banjir Kota Bandung membutuhkan rencana menyeluruh: jangka pendek, menengah, dan panjang. Tanpa koordinasi antarwilayah, setiap upaya hanya bersifat sementara.
“Untuk jangka pendek bisa meninggikan tanggul, tapi kalau anggaran tidak kuat, harus dicari cara lain. Jangan hanya tambal sulam,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan kolaboratif antara BBWS Citarum, Pemkot Bandung, dan Pemkab Bandung harus segera diwujudkan agar pengelolaan drainase lintas wilayah dapat terintegrasi dengan baik.
Baca Juga: BRI Perluas Akses Kredit Program 3 Juta Rumah, Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat
Solusi Jangka Panjang: Tata Ruang dan Infrastruktur Air
Banjir di Kota Bandung tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi juga perubahan tata ruang dan berkurangnya daerah resapan air. Urbanisasi tanpa kendali membuat air hujan cepat mengalir ke dataran rendah.
Pemerintah diharapkan mampu membuat Rencana Induk Drainase Terpadu Bandung Raya, dengan pengawasan lintas daerah dan koordinasi bersama Pemprov Jawa Barat.
“Wali Kota Bandung sudah berencana mengundang semua pihak untuk membahas solusi banjir Kota Bandung. Harus ada hasil konkret, bukan hanya wacana,” tambah Adi.
Pendanaan Jadi Faktor Penentu
Adi juga menyoroti pentingnya anggaran daerah dalam menyelesaikan persoalan banjir Kota Bandung. Banyak proyek strategis tertunda karena keterbatasan dana.
“Kalau anggarannya cukup, persoalan seperti sampah, macet, atau banjir Kota Bandung pasti bisa diselesaikan,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proyek pengendalian banjir bisa berkelanjutan.
Pandangan Ahli: Air Tidak Mengenal Batas Wilayah
Pemerhati tata kota dari Universitas Pasundan, Dr. Rendy Prasetya, menambahkan bahwa penyelesaian banjir Bandung harus memakai pendekatan ekoregional.
“Air tidak mengenal batas administratif. Kalau hulu tidak diatur, hilir akan tetap banjir,” jelasnya.
Dr. Rendy juga menyarankan peningkatan sumur resapan, penghijauan kota, dan pemeliharaan saluran air rutin agar sistem drainase tidak mudah tersumbat.
Harapan untuk Bandung yang Bebas Banjir
Wali Kota Bandung M. Farhan disebut telah menyiapkan forum lintas daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan penanggulangan banjir. Harapannya, langkah konkret segera terwujud sebelum musim hujan berikutnya.
“Kita tidak ingin banjir Kota Bandung terus jadi rutinitas tahunan,” tambah Adi.
Sebagai upaya bersama, masyarakat diimbau ikut menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.
Langkah-langkah sederhana ini sejalan dengan gerakan Citarum Harum yang menjadi proyek nasional pemulihan sungai terbesar di Jawa Barat.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
