sekitarbandung.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat memperkuat program Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Program ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan risiko kelaparan atau krisis pangan saat terjadi bencana alam.
Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai Instrumen Ketahanan Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) berfungsi sebagai sumber pasokan pangan untuk mengisi kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan masyarakat. Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa CPPD sangat penting untuk menghadapi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau erupsi gunung berapi.
“Cadangan pangan ini juga mendukung penanganan stunting, kerawanan pangan, dan pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga,” ujar Lukmanul Hakim.
Baca Juga: Operasional Insinerator Bandung Ditambah, Upaya Tekan Volume Sampah Makin Dipercepat
Strategi CPPD di Bandung Barat
CPPD terdiri dari beberapa tingkatan: Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Semua cadangan pangan harus berasal dari produksi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan sesuai kebutuhan konsumsi warga setempat.
Kabupaten Bandung Barat diprioritaskan karena rawan bencana. Data menunjukkan tiap tahun wilayah ini menghadapi potensi banjir, gempa, dan tanah longsor. Dengan CPPD desa yang siap, pemerintah dapat cepat menyalurkan pangan saat terjadi kondisi darurat.
Manfaat CPPD untuk Masyarakat
Program CPP Desa tidak hanya menjamin pasokan pangan, tetapi juga meningkatkan akses pangan bagi kelompok rawan, khususnya masyarakat di wilayah terisolir atau mengalami krisis akibat bencana. Hal ini membantu mencegah kekurangan gizi dan memastikan ketahanan pangan di tingkat lokal.
“CPP Desa meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat ketahanan pangan di masyarakat. Dengan cadangan ini, warga memiliki akses pangan meski terjadi bencana atau lonjakan harga,” tambah Lukmanul Hakim.
Implementasi dan Dukungan
Pemkab Bandung Barat mendorong seluruh desa untuk mengaktifkan program CPPD dengan melibatkan aparat desa, komunitas lokal, dan pihak terkait. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme distribusi cepat agar cadangan pangan dapat langsung digunakan saat keadaan darurat.
Program ini sejalan dengan prinsip ketahanan pangan nasional dan Undang-Undang Pangan, memastikan setiap warga mendapatkan kebutuhan pokok yang memadai tanpa tergantung pada pasokan eksternal.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
