Dokter Hewan PNS Bandung Dibutuhkan Segera: Ancaman Serius bagi Pengawasan Kesehatan Hewan

sekitarbandung.com – Kota Bandung tengah menghadapi krisis kekurangan dokter hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi strategis sebagai Pejabat Otoritas

Aracely Azwa

Dokter Hewan PNS Bandung

sekitarbandung.com – Kota Bandung tengah menghadapi krisis kekurangan dokter hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi strategis sebagai Pejabat Otoritas Veteriner (POV). Hingga kini, hanya satu orang POV yang tersisa, dan ia akan memasuki masa pensiun dalam empat bulan ke depan.

Dokter Hewan PNS Bandung Dibutuhkan untuk Perkuat Pengawasan

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, keberadaan dokter hewan PNS Bandung sangat vital. POV memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani surat izin keluar masuk hewan, mengawasi kesehatan hewan, dan menerbitkan sertifikasi veteriner. Peran tersebut tidak bisa dijalankan oleh tenaga PPPK atau non-PNS.

“Kita hanya punya satu POV aktif, dan beliau akan pensiun dalam waktu dekat. Kita butuh segera tiga hingga empat dokter hewan PNS Bandung untuk mencegah kekosongan layanan,” ujar Gin Gin, Jumat (21/6/2025).

Baca Juga: Reaktivasi Bandara Husein: Menanti Solusi Pemerintah Pusat

Kebutuhan Mendesak Dokter Hewan PNS Bandung

Saat ini terdapat enam dokter hewan berstatus PPPK di Kota Bandung, namun mereka tidak memiliki otorisasi untuk menandatangani dokumen resmi seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV). DKPP mengusulkan agar Pemerintah Kota Bandung membuka jalur rekrutmen lintas daerah karena formasi CASN tidak mencakup posisi ini tahun ini.

“Rekrutmen dari luar daerah menjadi opsi realistis karena kebutuhan dokter hewan PNS Bandung bersifat mendesak dan strategis,” tambah Gin Gin.

Dampak Buruk jika Dokter Hewan PNS Bandung Tidak Segera Ditambah

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya keberadaan dokter hewan PNS Bandung untuk memastikan sertifikasi kesehatan dan higienitas hewan, khususnya menjelang momentum penting seperti Idul Adha.

“Jika kekosongan ini tidak segera diatasi, pengeluaran sertifikat NKV akan terhenti. Artinya, tidak ada jaminan legalitas terhadap distribusi hewan di Kota Bandung. Ini jelas bahaya,” jelas Farhan.

 

Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com

 

Related Post

Tinggalkan komentar