sekitarbandung.com – Di tengah ketidakpastian hukum yang melanda PT Bandung Daya Sentosa (BDS), masyarakat Kabupaten Bandung kembali dikejutkan oleh tindakan aparat kepolisian.
Polres Bandung baru-baru ini melakukan penggeledahan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kejadian tersebut menambah daftar panjang masalah hukum yang mengganggu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bandung.
Januar Solehuddin, SHI., MH., C. Med, praktisi hukum dan penggiat demokrasi, mengatakan, insiden tersebut mencerminkan adanya kelemahan serius dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD di daerah.
“Kasus beruntun antara BDS dan BPR menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal serta kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Padahal BUMD dibentuk untuk memperkuat ekonomi lokal, bukan menambah daftar panjang perkara hukum,” kata Januar kepada wartawan, Rabu 5 November 2025.
Januar menegaskan bahwa masalah tersebut bukan hanya berkaitan dengan individu atau oknum direksi, melainkan merupakan indikasi dari kelemahan sistemik dalam pengelolaan BUMD.
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, menurutnya, tidak bisa terus menutup mata terhadap praktik pengelolaan yang tidak profesional dan sarat konflik kepentingan.
“Akar dari permasalahan BUMD seringkali bermula dari politisasi jabatan direksi dan komisaris. Posisi strategis diisi bukan atas dasar profesionalisme dan kompetensi, melainkan kedekatan politik. Selama jabatan direksi dijadikan hadiah politik, selama itu pula BUMD akan sulit bersih dan mandiri. Pemerintah daerah harus berani menempatkan profesional, bukan loyalis politik,” tegasnya.
Fenomena tersebut, kata Januar diperkuat oleh sejumlah kajian akademik yang menunjukkan bahwa banyak BUMD di Indonesia belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan kerap menjadi beban keuangan daerah.
Januar mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bandung segera melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh BUMD di bawah kendali daerah.
Audit tidak hanya difokuskan pada aspek keuangan, tetapi juga pada kepatuhan hukum, tata kelola manajemen, dan potensi benturan kepentingan.
“Audit independen harus dilakukan, hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Selain audit, Januar menekankan pentingnya penguatan fungsi Dewan Pengawas dan Inspektorat Daerah agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif.
DPRD juga perlu mengambil peran dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar hukum pendirian dan operasional BUMD.
Menurut Januar, kasus hukum yang menjerat dua BUMD sekaligus ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menggerus marwah Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pengelola aset publik.
“Setiap rupiah yang dikelola BUMD adalah uang rakyat. Ketika terjadi penyimpangan, yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik, tetapi dari kemampuan mengelola keuangan publik secara bersih, transparan, dan profesional.
Baca juga : Kejari Siap Tetapkan Tersangka Korupsi Bandung
Kasus BDS dan penggeledahan BPR harus dijadikan momentum reflektif bagi Pemkab Bandung untuk melakukan pembenahan total terhadap seluruh BUMD. Reformasi tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta penerapan prinsip good corporate governance menjadi keharusan.
“Sudah saatnya Pemkab Bandung menghentikan pola lama dalam mengelola BUMD. BUMD bukan ladang politik, melainkan instrumen ekonomi daerah yang harus dikelola dengan integritas dan tanggung jawab,” pungkasnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
