sekitarbandung.com – Perseteruan Erwan Setiawan dan Herman Suryatman kembali menjadi sorotan saat keduanya menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (1/7/2025). Dalam rapat tersebut, perbedaan sikap dan gestur kedua pejabat tinggi Pemprov Jabar ini menjadi perhatian publik.
Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Bermasalah: 4 Fakta Hukum & Usulan Revisi Konservasi
Sikap Dingin Terlihat Jelas
Rapat yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah. Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jabar, duduk di kursi depan bersama pimpinan DPRD, sementara Sekda Jabar, Herman Suryatman, berada di sisi kiri bersama jajaran Forkopimda.
Selama rapat berlangsung, Erwan terlihat aktif dan serius, kerap menengok kanan-kiri serta sesekali berdiskusi pelan dengan Ketua DPRD Buky Wibawa. Di sisi lain, Herman justru lebih pasif, menunduk sembari memegang ponsel, tanpa banyak berinteraksi dengan sekelilingnya.
Cipika-Cipiki di Tengah Ketegangan
Meskipun ada tensi di antara keduanya, sebuah momen menarik terjadi saat sesi dokumentasi foto bersama. Herman dan Erwan terlihat bersalaman dan saling merangkul, diiringi tepuk tangan serta teriakan “Akur, akur” dari peserta rapat. Momen ini seakan menjadi simbol keharmonisan sementara, walau publik mengetahui latar belakang hubungan keduanya sedang renggang.
Penandatanganan Raperda
Poin utama rapat paripurna adalah penandatanganan kesepakatan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Wakil Gubernur Erwan Setiawan menandatangani dokumen bersama pimpinan dewan. Herman baru ikut berfoto setelah dipanggil secara langsung oleh pimpinan rapat.
Riwayat Perseteruan
Sebelumnya, hubungan antara Herman dan Erwan telah beberapa kali menjadi sorotan media karena perbedaan pendapat dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Jabar. Ketegangan ini bahkan sempat disebut memengaruhi koordinasi internal, meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai akar masalah di balik konflik tersebut.
Pemerhati Politik Angkat Bicara
Menurut analis politik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Siti Rahmah, ketegangan antarpejabat publik harus disikapi secara profesional agar tidak berdampak pada kinerja pemerintahan. “Rapat seperti ini harusnya jadi ajang unjuk komitmen, bukan menampakkan perpecahan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.
Harapan Publik dan Netralitas Pemerintahan
Banyak pihak berharap agar perseteruan tidak berlarut-larut, apalagi dalam momentum penting seperti pembahasan pertanggungjawaban anggaran daerah. Masyarakat memerlukan kepastian bahwa roda pemerintahan tetap berjalan netral dan profesional tanpa dipengaruhi konflik internal.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
