sekitarbandung.com — Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung menyoroti kelemahan substansi dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tengah digarap pemerintah kota. Mereka menilai, naskah akademik yang ada belum mampu menggambarkan arah pembangunan kependudukan Bandung secara utuh dan berjangka panjang.
Anggota Pansus 11, Eko Kurnianto W., S.T., M.PMat., menjelaskan bahwa dokumen tersebut seharusnya menjadi peta jalan (roadmap) yang menuntun kebijakan kependudukan, bukan hanya berisi data dan teori tanpa strategi implementasi.
“Naskah ini harus menjawab pertanyaan besar: ke mana Bandung akan diarahkan dari sisi kualitas penduduk, sebaran populasi, dan pembangunan keluarga. Bukan sekadar kumpulan data,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Butuh Arah Kebijakan yang Jelas dan Adaptif
Menurut Eko, Grand Design Kependudukan yang kuat harus menampilkan visi 15–20 tahun ke depan agar kebijakan yang dihasilkan tidak kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.
“Walaupun situasi bisa berubah, kita tetap memerlukan visi jangka panjang. Tanpa itu, kebijakan mudah kehilangan arah dan berisiko tidak menjawab kebutuhan generasi mendatang,” jelasnya.
Eko menegaskan, Pansus tidak ingin pembahasan dokumen ini diselesaikan terburu-buru. Ia menilai prosesnya masih akan panjang karena mencakup berbagai aspek, mulai dari tata ruang, distribusi penduduk, hingga pembangunan manusia.
Baca Juga: Pemkot Bandung Segel Bangunan di Jalan Bengawan, Penyewa Menunggak Sejak 2004
Harus Jadi Panduan Nyata Pembangunan Manusia Bandung
Pansus 11 menilai, Grand Design Kependudukan Kota Bandung tidak boleh berhenti sebagai laporan akademis. Dokumen tersebut harus bisa diterapkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat.
“Kalau dipaksakan rampung cepat, hasilnya prematur dan bisa berdampak negatif untuk masa depan. Ini bukan sekadar laporan, tapi arah kebijakan yang menyangkut kehidupan warga selama puluhan tahun ke depan,” tegas Eko.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan para akademisi, praktisi sosial, dan lembaga penelitian agar penyusunan GDPK benar-benar komprehensif dan selaras dengan dinamika sosial masyarakat Bandung.
Menuju Grand Design Kependudukan yang Berkelanjutan
Pansus berharap perbaikan naskah akademik ini dapat menghasilkan dokumen kebijakan yang berbasis data, berorientasi manusia, dan berkelanjutan.
Penyusunan GDPK diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat secara terintegrasi.
“Kita tidak hanya membangun kota, tapi juga membangun manusianya. Grand Design ini harus memastikan kesejahteraan penduduk Bandung di masa depan,” tutupnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
