sekitarbandung.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons soal predikat Kota Bandung sebagai kota termacet di Indonesia berdasarkan hasil survei TomTom Traffic Index 2024.
Dedi mengatakan, kemacetan yang terjadi di Kota Bandung, hanya terjadi saat akhir pekan saja. Itu karena wisatawan yang datang dan tidak bisa dibatasi jumlahnya.
Ia menyatakan, meski macet, tetapi hal itu justru memberi berkah bagi sejumlah sektor ekonomi, seperti pelaku usaha, perhotelan, hingga UMKM.
“Bandung itu kan macet utamanya di Sabtu dan Minggu. Karena orang Jakarta piknik ke Bandung gitu loh, dan itu membawa keberkahan bagi UMKM, bagi perhotelan gitu,” kata Dedi di Bandung, dikutip Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, kemacetan ini juga dipicu karena di Bandung jumlah dan luas jalannya tidak pernah berubah. Hal ini berbanding terbalik dengan angka kendaraan pribadi yang masuk ke Bandung terus meningkat setiap tahunnya.
“Nah, problem Bandung itu kan cuma satu. Dari dari dulu sampai sekarang jalannya tidak mengalami perubahan,” ucap dia.
Masalah kedua adalah keberadaan traffic light yang justru membuat jalan semakin macet. Dalam hasil survei disebutkan, waktu tempuh perjalanan di Kota Bandung rata-rata 15 menit per 10 kilometer.
“Kita lagi membuat analisis tentang traffic light , karena traffic light itu justru bikin macet. Bisa enggak ke depan, traffic light itu membuat menjadi lancar,” tuturnya.
Sebab, kata dia, bisa saja perhitungan penempatan traffic light di Kota Bandung ini belum tepat.
“Nah, ini kami lagi ngitung nih, biar tepat,” imbuhnya.
Berikutnya, kata dia, solusi dari kemacetan adalah transportasi publik yang terintegrasi. Jawa Barat ini, terdiri dari kabupaten/kota dan masing-masing wilayah punya keputusan sendiri-sendiri.
“Baru kali ini nih, Bupati/Wali Kota kompak, terorkestrasi dan kami sudah punya rancangan, sudah bicara dan berkirim surat ke Kemenhub, rincian biaya yang sudah disampaikan,” katanya.
Baca juga : Dituding Dekat Oligarki, Dedi Mulyadi Bongkar Proyek Sosial
Diharapkan, usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappenas untuk program transportasi publik dengan nilai investasi hampir hampir Rp22 triliun dapat terealisasi.
“Tetapi ini baru usulan dan baru hasil penghitungan konsultan, realisasinya ya kita tunggu pemerintah pusat, karena kan kalau menyangkut investasi dari luar itu kan harus perizinan dari Menteri Keuangan,” terangnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
