sekitarbandung.com – Isu Pemotongan Tukin ASN Pemkab Bandung tengah jadi sorotan publik. Sejumlah pegawai negeri sipil (ASN) mengaku resah karena kabar pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) beredar tanpa penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
ASN Resah Soal Isu Pemotongan Tukin
Beberapa ASN menyebut sudah mendengar kabar pemotongan hingga 30 persen sejak awal Oktober.
Namun, belum ada surat keputusan atau pernyataan langsung dari pimpinan.
“Kalau benar dipotong, tentu memberatkan kami. Selama ini tukin jadi salah satu penopang kebutuhan keluarga,” ujar Rina (nama samaran), salah satu ASN Pemkab Bandung, Jumat (10/10/2025).
Ia berharap Pemkab Bandung segera memberikan kejelasan agar isu tidak semakin liar. Menurutnya, komunikasi terbuka akan membuat pegawai merasa lebih dihargai.
Baca Juga: Sinergi TNI-Polri dan Lapas Sukamiskin Gelar Razia Malam, Barang Tajam Disita
Diduga Karena Efisiensi Anggaran
Beberapa sumber menyebut pemotongan tukin ASN dilakukan untuk menekan anggaran daerah akibat pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah.
ASN pun bertanya-tanya mengapa kebijakan tersebut muncul tanpa penjelasan.
“Kalau efisiensi memang perlu, harusnya dijelaskan terbuka. Jangan sampai ASN yang jadi korban,” tambah Rina.
Pengamat: Masalah Utama Ada di Komunikasi Pemerintah
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha, menilai isu ini muncul karena lemahnya komunikasi di tubuh birokrasi.
“Ketika informasi tidak jelas, pegawai akan menebak-nebak. Ini bisa menurunkan motivasi kerja ASN,” ujar Arlan.
Menurutnya, relasi kuasa di pemerintahan masih timpang, di mana ASN sering dianggap tidak boleh mengkritik. Padahal, keterbukaan komunikasi akan membuat kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien.
Dorongan untuk Transparansi
Arlan menegaskan, Pemkab Bandung perlu membangun pola komunikasi dua arah antara pimpinan dan ASN.
Selain mencegah kesalahpahaman, hal ini juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Birokrasi modern seharusnya terbuka terhadap kritik dan masukan. Dengan begitu, kebijakan tidak menimbulkan keresahan,” tuturnya.
Regulasi ASN dan tunjangan kinerja kunjungi menpan.go.id
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
