sekitarbandung.com –Keluarga mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, terungkap memiliki 16 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
Meski Aa Umbara disebut sebagai penginisiasi penentuan jumlah titik dapur tersebut. Namun, pengelolaan sepenuhnya berada di tangan sang anak, Andri Wibawa.
“Pak Aa Umbara hanya menginisiasi saja, pertanggungjawaban pengelolaan dapur SPPG itu saya sepenuhnya,” kata Andri Wibawa, anak mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, saat dikonfirmasi Rabu, 12 November 2025.
Klarifikasi Terkait Dapur SPPG Ditutup Pasca Keracunan
Isu mengenai 16 titik dapur SPPG milik keluarga Aa Umbara mencuat setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami belasan siswa SMP Swasta Bina Karya di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah.
Pasalnya, Dapur SPPG Sukatani yang menjadi sumber distribusi makanan dalam kasus dugaan keracunan tersebut merupakan salah satu dari 16 titik yang dikelola keluarga Aa Umbara.
Meski demikian, Andri menegaskan bahwa dapur tersebut adalah tanggung jawab pribadinya, bukan milik sang ayah.
“Harus diklarifikasi dulu, untuk dapur saya yang bertanggung jawab bukan ayah saya (Aa Umbara),” tegasnya.
Hanya Lima Dapur SPPG Aktif dari Total Enam Belas Titik
Andri juga mengaku, bahwa dari 16 titik dapur SPPG yang terdaftar, baru lima dapur yang aktif beroperasi dan sudah melakukan pendistribusian program MBG.
“Kalau sekarang yang beroperasi itu hanya lima dapur. Totalnya memang ada 16 titik, tapi yang sudah operasional baru lima. Ke depan, kita kembangkan sesuai kemampuan dan kesiapan sumber daya,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan banyak dapur di bawah satu pengelola dimaksudkan untuk menjaga efektivitas distribusi bahan baku dan kualitas makanan bergizi bagi penerima manfaat program MBG.
“Kalau satu mitra punya beberapa titik dapur, itu memudahkan hilirisasi bahan baku dan kontrol kualitasnya. Tapi semuanya harus sesuai kemampuan dan regulasi,” jelasnya.
Disinggung terkait sertifikasi SLHS, Andri menyebutkan, seluruh dapur SPPG miliknya di Bandung Barat yang telah beroperasi sudah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, termasuk sertifikasi food handler bagi para relawan dapur.
“Dari lima dapur yang beroperasi, tiga di antaranya, termasuk di Rongga sudah masuk tahap akhir pemberkasan di Dinas Kesehatan. Dua lainnya di Batujajar dan Mekar Padalarang tinggal menunggu terbit,” ungkapnya.
Sementara itu, dapur SPPG di Cililin dan Ngamprah disebut telah menyelesaikan proses sertifikasi food handler, dan kini menunggu penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) setelah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan (IKL).
Baca juga : Kakorlantas Dukung Integrasi Smart City Bandung–ETLE
“Kita diberi waktu 30 hari sejak penetapan kepala dapur SPPG untuk melengkapi seluruh persyaratan SLHS. Semua dapur yang beroperasi masih dalam batas waktu tersebut,” pungkasnya.
Data Resmi Dinkes Bandung Barat
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Dinkes KBB), tercatat 122 dapur SPPG yang menjalankan program MBG di wilayah tersebut. Dari total itu, 36 dapur telah mendapatkan sertifikat SLHS, sementara 8 dapur lainnya masih dalam proses penerbitan.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
