sekitarbandung.com – Kasus runtuhnya ruang kelas di SMP Pasundan 1 Kota Bandung menjadi perhatian serius berbagai pihak. Insiden itu membuka mata akan pentingnya kolaborasi Pemkot Bandung dan swasta untuk atasi krisis fasilitas sekolah di tengah banyaknya gedung pendidikan yang menua dan minim perawatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan bahwa meski sekolah tersebut berstatus swasta, keselamatan siswa tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pihak yayasan. Ia mendesak agar penanganan segera dilakukan tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.
Kolaborasi Pemkot Bandung dan Swasta Jadi Langkah Strategis
Menurut Iman, penanganan fasilitas pendidikan yang rusak harus dilakukan secara cepat dan kolaboratif. Dalam konteks ini, kolaborasi Pemkot Bandung dan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi opsi realistis dan efektif.
“Pemerintah bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk membantu renovasi darurat. Ini bukan soal status negeri atau swasta, tapi soal keselamatan anak-anak,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (4/11/2025).
Ia juga menyarankan agar Pemkot Bandung bekerja sama dengan lembaga sosial seperti BAZNAS untuk penyaluran bantuan material dan dukungan logistik secara cepat.
Baca Juga: Pemkot Bandung Segel Bangunan di Jalan Bengawan, Penyewa Menunggak Sejak 2004
CSR dan Lembaga Sosial Didorong Ambil Peran
Iman menilai, langkah cepat bisa diambil lewat skema CSR karena prosesnya tidak serumit hibah APBD. Ia menekankan pentingnya transparansi agar perusahaan yang berpartisipasi merasa yakin kontribusinya benar-benar berdampak.
“CSR bisa jadi solusi efektif asalkan ada koordinasi yang baik. Yang utama, kegiatan belajar siswa jangan sampai terganggu,” tambahnya.
Selain perbaikan fisik, ia mendorong agar pelibatan dunia usaha juga mencakup program peningkatan literasi digital dan keselamatan sekolah.
Legalitas dan Keamanan Bangunan Harus Dipastikan
Dalam kesempatan yang sama, Iman menyoroti lemahnya pengawasan terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kalau dulu namanya IMB, sekarang PBG. Idealnya, semua sekolah punya SLF agar jelas layak digunakan. Sayangnya, masih banyak bangunan di Bandung yang tidak memenuhi standar,” katanya.
Ia menyebut, ke depan Pemkot Bandung perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Dorongan Dukungan Alumni dan Masyarakat
Selain pemerintah, Iman menilai alumni dan masyarakat juga punya peran penting. Banyak sekolah swasta di Bandung yang masih berjuang secara finansial untuk merawat fasilitas mereka.
“Mengurus izin dan pemeliharaan bangunan memerlukan biaya besar. Alumni dan masyarakat bisa ikut membantu agar sekolah tetap aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar setiap yayasan pendidikan memperkuat status badan hukumnya agar bisa menerima bantuan dari pemerintah daerah secara sah.
Momentum Refleksi bagi Dunia Pendidikan Bandung
Insiden di SMP Pasundan 1 diharapkan menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk melakukan langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pendidikan. Selain perbaikan fisik, perlu juga perencanaan jangka panjang agar semua sekolah di kota ini memenuhi standar keselamatan.
“Keselamatan siswa jangan sampai dikorbankan. Pemkot harus menyiapkan mekanisme tanggap darurat dan pembelajaran alternatif kalau ada bencana bangunan,” tutup Iman.
Dengan adanya kolaborasi Pemkot Bandung dan swasta, krisis fasilitas sekolah diharapkan bisa diatasi lebih cepat dan berkelanjutan. Langkah bersama ini bukan hanya soal memperbaiki gedung, tapi juga menjaga masa depan generasi muda Bandung.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
