sekitarbandung.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kontroversi. Alih-alih menurunkan angka stunting, program dengan anggaran raksasa ini justru menelan korban. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 21 September 2025 sudah ada 6.452 anak yang mengalami keracunan akibat makanan MBG.
Lonjakan Kasus MBG dalam Satu Pekan
JPPI sebelumnya mendata 5.360 anak keracunan per 14 September 2025. Hanya dalam satu minggu, jumlah itu melonjak menjadi 6.452 anak.
“Artinya, dalam sepekan ada tambahan 1.092 korban. Kondisi ini sudah tidak wajar,” ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
Menurutnya, kasus ini seharusnya sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi.
Baca Juga: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Pastikan Prosedur Lebih Aman
Kritik Kualitas Menu Makan Bergizi Gratis
Ahli gizi dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), dr. Tan Shot Yen, menilai kualitas makanan MBG tidak sesuai standar gizi.
“Yang kita lihat bukan makanan sehat, melainkan produk ultra proses dengan kadar gula dan garam tinggi. Ini justru membahayakan anak-anak,” jelasnya.
Ia mengingatkan, makanan dengan kandungan berlebihan bisa menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti obesitas hingga penyakit tidak menular.
Tata Kelola Program MBG Dinilai Lemah
Selain soal kualitas menu, tata kelola MBG juga dinilai bermasalah. Tan menyoroti kurangnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Puskesmas seharusnya dilibatkan dalam monitoring karena mereka punya tenaga kesehatan lingkungan,” ujarnya.
JPPI bahkan menyebut program ini sarat konflik kepentingan. Dengan anggaran Rp 335 triliun, tanpa mekanisme pengawasan ketat, MBG berpotensi menjadi ladang korupsi.
DPR Tetap Anggarkan Dana Fantastis
Meski kasus keracunan melonjak, DPR RI pada 23 September 2025 tetap mengesahkan RAPBN 2026 yang menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas.
Alokasi anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun, dengan Rp 223 triliun diambil dari pos pendidikan.
“Alih-alih melakukan evaluasi, mereka justru menutup mata dan tetap melanjutkan program bermasalah ini,” kata Ubaid.
Pentingnya Tata Kelola Makan Bergizi Gratis
Kasus keracunan ini membuktikan bahwa program publik sebesar Makan Bergizi Gratis tidak bisa hanya mengandalkan anggaran besar.
Dalam laporan UNICEF Indonesia, disebutkan bahwa pemenuhan gizi anak membutuhkan makanan aman, bergizi seimbang, serta pengawasan distribusi.
Sementara Kementerian Kesehatan RI menekankan standar gizi seimbang mencakup kecukupan karbohidrat, protein, vitamin, serta pengendalian gula, garam, dan lemak.
Evaluasi Total Program MBG
Banyak pihak menilai program Makan Bergizi Gratis tidak harus dihentikan total, tetapi perlu dievaluasi menyeluruh. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
-
Audit transparansi anggaran agar masyarakat tahu ke mana dana dialokasikan.
-
Keterlibatan Dinkes dan Puskesmas dalam monitoring kualitas makanan.
-
Distribusi terjamin sehingga makanan tidak basi atau tercemar.
-
Pengawasan publik agar program tidak diselewengkan untuk kepentingan politik.
Alih-alih menjadi solusi stunting, Makan Bergizi Gratis kini menghadapi tantangan serius setelah ribuan anak keracunan. Pemerintah perlu mendengarkan kritik, memperbaiki tata kelola, dan memastikan makanan yang dibagikan benar-benar aman serta bergizi.
Jika tidak, program dengan dana fantastis Rp 335 triliun ini bisa berubah dari harapan menjadi bencana kesehatan massal.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
