Sekitarbandung.com – Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD menjadi salah satu bahasan dalam rapat kerja pengarahan pengurus dan koordinator wilayah Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ASDEPSI periode 2025-2029 di Kota Bandung selama tiga hari, Senin-Rabu 4-6 Agustus 2025.
Selain itu, dibahas juga mengenai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Prof Nandang Alamsyah Deliarnoor mengatakan, adanya kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai bagian dari penyesuaian jadwal pemilu nasional dan daerah. Hal itu seiring putusan MK No.135/PUU-XXII/2024.
Baca juga : Capek Mediasi, Farhan Ultimatum Bandung Zoo
Menurut dia, terdapat argumen yang mendukung dan yang menentang dengan alasan masing-masing. Argumen mendukung, karena alasan mengurangi kelelahan pemilih dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, meningkatkan efisiensi anggaran dengan menghindari Pemilu serentak yang terlalu padat, dan memungkinkan regenerasi politik yang lebih terencana.
“Sedangkan argumen yang menentang perpanjangan masa jabatan, karena memperkuat dominasi petahana dan menghambat regenerasi politik, mengurangi kesempatan bagi calon baru untuk berpartisipasi dalam pemilu,” ungkap Nandang, Selasa 5 Agustus 2025.
Ketua ADPSI periode 2025-2029 Buky Wibawa menambahkan, rapat kerja kali ini dalam rangka meningkatkan kualitas kerja serta solidaritas kelembagaan DPRD, khususnya untuk membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi antar-DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
