Sekitarbandung.com – Kamu pernah dengar teman kerja di kota lain digaji berbeda, padahal masih sama-sama di Jawa Barat? Tenang saja, ini bukanlah sebuah kebetulan.
Upah minimum memang dibagi menjadi beberapa jenis agar lebih adil dan sesuai dengan kondisi daerah.
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan karakteristik sebagai berikut:
- Ditetapkan oleh Gubernur
- Menjadi batas upah minimum paling dasar di provinsi
- Digunakan jika suatu daerah tidak menetapkan UMK
- Berlaku setiap tahun (1 Januari–31 Desember)
Jika suatu kabupaten/kota tidak memiliki UMK, maka perusahaan di wilayah tersebut wajib menggunakan UMP.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota dengan karakteristik sebagai berikut:
- Ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati atau Wali Kota
- Berlaku hanya di daerah tertentu
- Nilainya biasanya lebih tinggi dari UMP
- Disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup setempat
Catatan penting, jika suatu daerah sudah memiliki UMK, maka UMK yang digunakan, bukan UMP.
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum khusus untuk sektor usaha tertentu, seperti industri logam, kimia, atau pertambangan.
Tidak semua daerah atau sektor memiliki UMSK, dan nilainya lebih tinggi dari UMK karena mempertimbangkan karakter pekerjaan serta kemampuan sektor usaha.
Contoh: Pekerja pabrik otomotif bisa mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan sektor lain di kota yang sama.
Baca Juga: Bupati Bandung Beri Insentif Rp109 Miliar kepada Guru Mengaji
Jadi, mengapa UMK di Jawa Barat bisa berbeda-beda?
Bukan karena pilih kasih. Bukan juga karena satu daerah dianggap lebih penting.
Perbedaan UMK di Jawa Barat memiliki perhitungan resmi dengan beberapa indikator utama, antara lain:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Harga makanan, transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan harian
- Kondisi Ekonomi Daerah
Jumlah industri, perputaran ekonomi, dan daya beli masyarakat
- Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Jika harga naik dan ekonomi tumbuh, maka upah akan ikut disesuaikan
- Kemampuan Dunia Usaha
Agar pekerja tetap terlindungi, namun perusahaan juga mampu bertahan
Sistem ini dibuat untuk melindungi pekerja melalui upah minimum yang layak sesuai kondisi daerah, sekaligus menjaga dunia usaha tetap berjalan dan lapangan kerja tetap tersedia.
Dengan cara ini, Jawa Barat berupaya menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Baca Juga: Farhan Bantah Isu Gaji DPRD Bandung Rp90 Juta, Klarifikasi di Pendopo
