sekitarbandung.com – Mitigasi risiko korupsi Pemkab Bandung mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 2 KPK, Arif Nurcahyo, menegaskan bahwa pencegahan praktik korupsi harus dilakukan sejak dini melalui kombinasi perbaikan sistem dan komitmen integritas aparatur.
“Korupsi tidak hanya tumbuh karena aturan yang longgar, tetapi juga karena adanya niat. Karena itu, mitigasi risiko korupsi Pemkab Bandung harus diperkuat dengan sistem yang transparan dan aparatur yang berintegritas,” jelas Arif, Rabu (27/8/2025).
Baca Juga: Gugatan Bandung Zoo, Pemkot Bandung Tegaskan Siap Hadapi di Pengadilan
Delapan Area Mitigasi Risiko Korupsi Pemkab Bandung
KPK menyoroti delapan area rawan korupsi di tingkat daerah yang harus diperkuat mitigasinya, antara lain:
-
Perencanaan dan penganggaran daerah.
-
Pengadaan barang dan jasa yang rawan permainan harga.
-
Manajemen aset daerah agar tidak disalahgunakan.
-
Pelayanan publik yang harus bebas pungli.
-
Manajemen ASN untuk mencegah jual beli jabatan.
-
Fungsi pengawasan APIP agar lebih efektif.
-
Optimalisasi pajak daerah tanpa kebocoran.
-
Tata kelola keuangan daerah yang transparan.
Menurut Arif, jika area ini diperkuat, ruang untuk praktik curang akan semakin sempit.
Capaian Positif Pemkab Bandung
Meski ada peringatan, Pemkab Bandung dinilai sudah menunjukkan kemajuan. Selama sembilan tahun berturut-turut, Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Bahkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 2024 mencapai 93%.
“Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Tapi kewaspadaan tidak boleh kendor. Mitigasi risiko korupsi Pemkab Bandung harus tetap dijaga,” tambah Arif.
Komitmen Bupati Bandung
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan siap menindaklanjuti arahan KPK. Ia menyebut bahwa Pemkab berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen memperkuat sistem digitalisasi layanan publik. Dengan begitu, potensi pungutan liar atau manipulasi bisa ditekan,” kata Dadang.
Keterlibatan Publik dalam Mitigasi Korupsi
Selain memperkuat sistem, KPK juga mendorong partisipasi masyarakat. Warga dapat melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran melalui kanal resmi KPK.
“Mitigasi risiko korupsi Pemkab Bandung bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat sebagai pengawas,” tegas Arif.
Untuk memahami lebih jauh soal pencegahan korupsi, publik dapat mengakses:
Kedua lembaga ini menyediakan informasi resmi terkait pengawasan dan laporan tata kelola keuangan daerah.
Dengan langkah mitigasi yang terarah dan komitmen dari semua pihak, diharapkan Bandung bisa menjadi contoh daerah dengan tata kelola bersih dan transparan.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
