sekitarbandung.com – Pemkab Bandung WFH secara resmi ditolak oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa tidak ada kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pelajar, meski aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah titik pada Senin (1/9/2025). Seluruh pelayanan publik dan kegiatan pendidikan tetap berjalan normal seperti biasa.
Pemkab Bandung WFH Ditolak Demi Pelayanan Publik
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan bahwa pelayanan langsung kepada masyarakat adalah prioritas utama pemerintah daerah. Oleh sebab itu, seluruh ASN tetap wajib hadir di kantor, sementara pelajar tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Untuk saat ini kami belum memberlakukan WFH. Kegiatan sehari-hari dan pelayanan tetap kita jalankan. Yang sifatnya pelayanan langsung kepada masyarakat tidak ada WFH,” tegas Dadang.
Meski begitu, ia memberikan pengecualian untuk aktivitas yang tidak membutuhkan tatap muka. “Kalau ada kegiatan yang tidak perlu layanan langsung, maka itu boleh dilaksanakan WFH,” tambahnya.
Baca Juga: Pemkab Bandung Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Distribusi 120 Ton Beras Murah
Fokus Keamanan Saat Demo Berlangsung
Penolakan kebijakan Pemkab Bandung WFH ini diiringi dengan peningkatan koordinasi keamanan. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan patroli bersama di sejumlah titik vital.
Patroli dilakukan di area kantor pemerintahan, pasar, pusat perbankan, hingga kawasan rawan keramaian. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan masyarakat tetap bisa beraktivitas normal.
Pantauan di lapangan, gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Bandung ditutup rapat menggunakan water barrier. Penjagaan ketat dilakukan Satpol PP, Polri, dan TNI. Situasi serupa juga terjadi di Mapolresta Bandung dengan pengamanan penuh.
1.000 Personel Gabungan Diterjunkan
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menegaskan bahwa sebanyak 1.000 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur masyarakat dikerahkan untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Bandung.
“Petugas tidak hanya berjaga di kantor pemerintahan, tetapi juga menyebar ke pusat keramaian seperti pasar dan perbankan. Patroli rutin dilakukan demi menjaga keamanan warga,” jelas Aldi.
Ia juga menekankan bahwa aparat mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi demonstrasi. “Silakan sampaikan aspirasi dengan damai. Kami akan menerima dengan baik. Tapi mari kita jaga kondusivitas, karena Bandung rumah kita bersama,” ujarnya.
Aktivitas ASN dan Pelajar Tetap Normal
Meskipun ada aksi demonstrasi, layanan publik di Kabupaten Bandung tetap berjalan lancar. ASN tetap masuk kantor sesuai jadwal, sekolah tetap aktif, dan masyarakat tetap bisa beraktivitas normal. Arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD maupun Mapolresta Bandung juga terpantau ramai tanpa hambatan.
Kebijakan Pemkab Bandung WFH yang ditolak ini dinilai sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pelayanan masyarakat. Langkah tersebut juga memastikan dunia pendidikan tidak terganggu dengan alasan demo.
Alasan Pemkab Bandung Menolak WFH
Ada beberapa alasan mengapa Pemkab Bandung WFH tidak diberlakukan:
-
Pelayanan publik prioritas utama. Banyak layanan masyarakat membutuhkan tatap muka langsung.
-
Pendidikan harus berjalan. Aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung normal tanpa hambatan.
-
Kondisi lapangan masih kondusif. Meski ada demo, arus lalu lintas dan kegiatan warga tetap terkendali.
-
Koordinasi keamanan terjaga. Ribuan personel gabungan siap menjaga titik-titik strategis.
Dengan alasan tersebut, pemerintah menilai bahwa WFH belum perlu diterapkan.
Tanggapan Masyarakat
Sejumlah warga menilai keputusan ini positif karena pelayanan di kantor pemerintah tetap berjalan. “Kalau pelayanan tutup, masyarakat pasti kesulitan. Jadi memang sebaiknya ASN tetap masuk,” ujar salah satu warga Soreang.
Sementara itu, beberapa pelajar juga menyambut baik kebijakan ini. “Kami tetap bisa belajar tatap muka tanpa gangguan,” kata seorang siswa SMA di Kabupaten Bandung.
Kebijakan Pemkab Bandung WFH yang ditolak ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga kelancaran pelayanan dan pendidikan di tengah dinamika sosial. Dengan dukungan aparat keamanan, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
Untuk informasi resmi seputar kebijakan terbaru Pemkab Bandung, kunjungi website resmi Kabupaten Bandung.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
