Sekitarbandung.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Wilayah Bandung Raya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut pada Selasa (9/12) di Ruang Loka Wirasaba Kampus IPDN Jatinangor.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah cepat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Pertemuan ini diikuti para bupati/wali kota beserta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam mitigasi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Ali Mulku Engkun, turut hadir untuk menyampaikan kondisi lapangan serta kebutuhan percepatan penanganan.
Fokus pembahasan diarahkan pada strategi mitigasi dan penataan ruang guna menekan risiko banjir di kawasan terdampak.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ia menyoroti pentingnya upaya terukur dan saling terhubung, terutama dalam pengendalian alih fungsi lahan serta penguatan kembali kawasan hulu.
Penekanan ini disampaikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memulihkan ekosistem daerah rawan banjir.
Ia juga menambahkan bahwa pemindahan permukiman yang berada di bantaran sungai dan penataan area rawan banjir menjadi langkah yang tidak bisa lagi ditunda.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Imbau Masyarakat Waspada Puncak Musim Hujan
Menurutnya, risiko yang terus meningkat harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih tegas dan konsisten di lapangan.
“Perlu adanya langkah konkret dan terintegrasi, khususnya terkait pengendalian alih fungsi lahan, reboisasi kawasan hulu, relokasi permukiman di bantaran sungai, serta penataan wilayah rawan banjir,” tegasnya.
Sejumlah instansi seperti BBWS Citarum, BMKG, Perhutani, PTPN, dan perangkat daerah juga memaparkan kondisi terbaru serta rencana tindak lanjut di area kewenangan masing-masing.
Presentasi tersebut menjadi dasar dalam menyelaraskan program agar penanganan banjir lebih terarah.
Rapat koordinasi ditutup dengan arahan agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas wilayah.
Mereka juga diminta segera mengeksekusi prioritas utama, khususnya di zona rawan banjir Bandung Raya dan Kabupaten Garut yang kerap mengalami dampak cukup berat.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap risiko bencana dapat ditekan, terlebih menghadapi curah hujan tinggi yang diperkirakan masih akan meningkat pada periode mendatang.
Upaya ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan jangka panjang untuk melindungi masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Jabar Terapkan WFH 50:50, Apakah Bersifat Permanen? Berikut Penjelasannya
