sekitarbandung.com – Ratusan siswa dari SMP di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Selasa, 14 Oktober 2025.
Gejala yang muncul termasuk pusing, mual, sakit perut, dan muntah, beberapa jam setelah mereka menikmati hidangan MBG sekitar pukul 12.05 WIB di sekolah tempat mereka belajar dan mendapat makanan tersebut.
Makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Dugaan awal menunjukkan bahwa, pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan penyimpanan bahan makanan menjadi faktor utama terjadinya insiden tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kasus berulang seperti ini menunjukkan lemahnya penerapan SOP di lapangan, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh,” kata Cucun disela kegiatan media gathering di Soreang, Kabupaten Bandung.
Menurut Cucun, jika SOP dilanggar dan sanitasi tidak dijaga dengan baik, insiden serupa akan terus terjadi disetiap daerah dan bahkan bisa terjadi setiap hari.
Oleh karena itu, Cucun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan dan menutup sementara dapur penyedia MBG yang terindikasi melanggar aturan.
“Sebelum kembali beroperasi, setiap SPPG harus menjalani proses verifikasi dan menandatangani fakta integritas baru,” tegasnya.
Cucun juga mengusulkan agar BGN mengembangkan aplikasi untuk memantau proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan, termasuk durasi penyimpanan bahan basah seperti daging dan ikan.
“Bisa jadi makanan sudah terpapar bakteri karena terlalu lama disimpan. Dengan aplikasi, bahan yang akan dimasak bisa diunggah dan dicek terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain itu, Politisi PKB tersebut juga menyarankan agar pelaksana program MBG belajar dari pondok pesantren yang telah berhasil mengelola makanan untuk ribuan santri tanpa sering terjadi kasus keracunan.
“Pesantren bisa jadi contoh. Mereka memiliki sistem pengolahan dan distribusi makanan yang baik. BGN bisa belajar dari pengalaman mereka,” tegasnya.
Walaupun di setiap SPPG terdapat tenaga ahli gizi, kepala unit, dan akuntan yang bertanggung jawab, Cucun menekankan bahwa sistem pengawasan dan tanggung jawab tersebut perlu diperbaiki agar lebih ketat dan transparan.
“Kami akan melakukan evaluasi total kasus yang terjadi di Bandung Barat dan beberapa daerah lain yang terjadi,” ujarnya.
Cucun memastikan DPR RI akan mendorong sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
Baca juga : Bupati Bandung: Tak Ada Alasan Desa Abaikan Warga Darurat!
Politisi asal Dapil Jabar II itu mengingatkan agar seluruh pelaksana MBG di daerah segera memperkuat komitmen terhadap SOP demi menjamin keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat program.
“Presiden sudah menegaskan, kalau ada yang main-main dalam pelaksanaan SOP, tutup dulu, buat perjanjian ulang, dan pastikan layak dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
