sekitarbandung.com – Wacana iuran Rp1000 per hari yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai perhatian publik. Program ini dianggap memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya dinilai perlu regulasi yang jelas dan sistem yang transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Salah satu tanggapan datang dari anggota DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md.Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., yang menilai pemerintah perlu menyiapkan dasar hukum yang kuat sebelum kebijakan ini dijalankan.
“Menurut saya, wacana ini masih terlalu dini. Pemerintah harus memastikan dulu dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan agar kebijakan iuran Rp1000 per hari ini tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” kata Sherly di Bandung, Minggu (12/10/2025).
Baca Juga: Sinergi TNI-Polri dan Lapas Sukamiskin Gelar Razia Malam, Barang Tajam Disita
Iuran Rp1000 Per Hari Perlu Payung Hukum yang Kuat
Sherly menjelaskan, kebijakan publik seperti ini tidak boleh dilaksanakan tanpa landasan hukum dan pengawasan keuangan yang kuat. Ia menekankan bahwa setiap dana yang bersumber dari masyarakat harus memiliki sistem akuntabilitas yang terbuka.
“Kalau tidak diatur jelas siapa pengelolanya dan bagaimana dana digunakan, risiko penyalahgunaan sangat tinggi,” ujarnya.
Kondisi Sosial Jawa Barat Harus Jadi Pertimbangan
Menurut Sherly, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan kondisi ekonomi yang beragam. Karena itu, kebijakan seperti iuran harian harus memperhitungkan kemampuan warga dari berbagai lapisan sosial.
“Apakah iuran ini wajib bagi semua warga, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah? Kalau tidak dibedakan, justru bisa memberatkan mereka yang sedang kesulitan,” jelasnya.
Sherly menegaskan, semangat kebijakan sosial harus tetap berpihak kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah perlu membedakan kelompok wajib iuran dan penerima manfaat, agar program ini benar-benar adil.
Pengelolaan Dana Menjadi Kunci
Lebih lanjut, Sherly mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran Rp1000 per hari. Menurutnya, jumlah kecil jika dikumpulkan dari jutaan warga bisa menjadi dana besar yang rawan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik.
“Kuncinya bukan besar kecilnya uang, tapi tanggung jawab dalam mengelolanya. Pemerintah harus menyiapkan sistem yang transparan dan mudah diakses publik,” tegasnya.
Kaji Ulang Sebelum Implementasi
Sherly menyarankan agar Pemprov Jabar tidak terburu-buru menerapkan kebijakan ini. Ia mendorong agar dilakukan kajian akademik dan simulasi kebijakan sebelum diberlakukan secara luas.
“Kalau tujuannya benar untuk kesejahteraan masyarakat, tentu kami mendukung. Tapi pelaksanaannya harus matang supaya tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
Untuk informasi resmi terkait kebijakan Pemprov Jawa Barat, pembaca dapat mengunjungi situs jabarprov.go.id.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
