sekitarbandung.com – Upaya peningkatan keamanan pangan bagi pelajar di Kabupaten Bandung kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan bahwa hanya sebagian kecil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Berdasarkan data terbaru, jumlah SLHS SPPG Kabupaten Bandung yang berhasil terbit masih sangat terbatas. Dari puluhan SPPG yang melayani ribuan pelajar setiap hari, hanya 9 yang sudah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sementara itu, lebih dari 120 SPPG lainnya masih menjalani proses panjang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan di lapangan dan kemampuan satuan layanan dalam mengejar standar keamanan pangan yang ditetapkan.
Mengapa SLHS SPPG Kabupaten Bandung Masih Rendah?
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Yuli Irnawaty Mosjasari, menjelaskan bahwa proses sertifikasi tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak SPPG yang belum memenuhi seluruh syarat teknis, terutama dalam hal pelatihan bagi penjamah makanan—komponen penting dalam standar SLHS.
Saat ini, terdapat 123 SPPG yang masih mengurus sertifikat tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar baru menjalani tahapan awal proses verifikasi.
Baca Juga: Traffic Light AI Bandung Dinilai Belum Efektif Atasi Macet, Pakar ITB Beberkan Alasannya
Kendala Pelatihan Penjamah Makanan Jadi Faktor Utama
Salah satu persyaratan penting SLHS adalah kewajiban melatih minimal 50 persen penjamah makanan. Jika satu SPPG memiliki 50 penjamah, maka setidaknya 25 orang harus memiliki sertifikat pelatihan.
Namun, kondisi di lapangan tidak semudah itu. Yuli menyebut rata-rata SPPG baru mengirimkan sekitar 10 hingga 15 penjamah makanan untuk mengikuti pelatihan.
Hal ini tidak terlepas dari aktivitas dapur yang terus berjalan setiap hari. Karena itu, pelatihan tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Penjadwalan bergiliran menjadi satu-satunya pilihan, tetapi hal tersebut membuat prosesnya berjalan lebih lambat.
Pemeriksaan Laboratorium Menambah Waktu Sertifikasi
Selain persoalan pelatihan, faktor lain yang menghambat terbitnya SLHS SPPG Kabupaten Bandung adalah proses pemeriksaan laboratorium.
Pemeriksaan yang wajib dilakukan mencakup:
-
kualitas air minum
-
air bersih
-
kelayakan makanan
-
sanitasi peralatan masak
Setiap pemeriksaan membutuhkan waktu rata-rata 14 hari. Artinya, meskipun SPPG telah memenuhi syarat administratif, sertifikat tidak bisa langsung terbit sebelum hasil lab dinyatakan aman.
Proses ini merupakan bagian penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada pelajar aman, bersih, dan bebas kontaminasi.
Pemerintah Terus Melakukan Pengawasan Lintas Dinas
Meski sertifikasi berjalan lambat, Yuli menegaskan bahwa seluruh tahapan tetap berjalan sesuai pedoman. Selain Dinas Kesehatan, beberapa dinas lain ikut melakukan pengawasan.
Di antaranya:
-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispakan) – memeriksa kualitas bahan baku pangan
-
Dinas Pendidikan – memastikan standar pemenuhan gizi diterapkan di sekolah
-
Instansi terkait lainnya – mendukung sisi teknis dan operasional
Sinergi lintas sektor ini diharapkan membantu percepatan pemenuhan standar SLHS.
Harapan Agar SPPG Segera Lengkapi Persyaratan Sertifikasi
Dengan proses yang masih panjang, Dinas Kesehatan berharap setiap SPPG lebih aktif memenuhi persyaratan yang masih kurang. Dukungan dari sekolah dan pengelola sangat diperlukan demi memastikan seluruh pelajar mendapatkan makanan yang aman sesuai standar kesehatan.
Standar SLHS sangat penting mengingat SPPG berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi harian siswa, terutama bagi sekolah yang menjalankan program makanan bergizi (MBG).
Untuk pedoman resmi mengenai standar higiene dan sanitasi pangan, pembaca dapat merujuk ke:
kemkes.go.id
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
