sekitarbandung.com – Kondisi transportasi umum Kabupaten Bandung semakin memprihatinkan. Jumlah angkot terus menurun drastis, sementara armada yang tersisa sebagian besar sudah berusia tua dan tak layak jalan.
Pemerhati transportasi, Muhamad Akbar, menilai masalah ini bukan hanya di Kabupaten Bandung, melainkan juga gambaran transportasi publik di banyak daerah Indonesia.
“Angkutan umum kian terpuruk. Bukan sekadar armada tua, tapi juga kebijakan dan tata kelola yang lemah,” ujarnya, Minggu (29/9/2025).
Baca Juga: Keracunan MBG Bandung Barat: 1.244 Korban Sembuh, 65 Masih Dirawat
Transportasi Umum Kabupaten Bandung Tertinggal dari Jakarta
Menurut Akbar, pembangunan transportasi publik masih terpusat di Jakarta dan kota besar. Proyek MRT, LRT, hingga Kereta Cepat menelan anggaran triliunan, tapi manfaatnya lebih banyak dinikmati warga Jabodetabek.
“Di Kabupaten Bandung, masyarakat justru bertahan dengan angkot tua yang pelayanannya menurun. Padahal kebutuhan mobilitas di sini sama mendesaknya,” jelas Akbar.
Minim Perhatian Pemerintah Daerah
Akbar menegaskan, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menyelamatkan transportasi umum Kabupaten Bandung. Namun, banyak pemda tidak menaruh perhatian serius terhadap layanan publik ini.
“Anggaran lebih sering diarahkan ke proyek fisik yang mudah terlihat. Sementara subsidi bagi angkutan umum kerap diabaikan,” ucapnya.
Selain itu, ego sektoral, birokrasi berbelit, dan pungutan liar ikut memperburuk kondisi transportasi. “Semua ini membuat layanan publik tidak berkembang,” tambahnya.
Program BTS Belum Optimal di Kabupaten Bandung
Akbar juga menyoroti peran Kementerian Perhubungan. Menurutnya, program regulasi sudah ada, termasuk Buy The Service (BTS), tapi implementasinya masih setengah hati.
“Kemenhub seharusnya aktif mendampingi daerah, termasuk Kabupaten Bandung. Program BTS harus berjalan nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
BTS sendiri adalah program pemerintah pusat untuk membeli layanan transportasi dari operator agar masyarakat menikmati angkutan yang layak dengan tarif terjangkau.
Harapan untuk Transportasi Umum Kabupaten Bandung
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah pusat dan perhatian serius dari pemda, masyarakat Kabupaten Bandung akan terus bergantung pada angkot tua dengan jumlah yang semakin sedikit.
Akbar menyarankan beberapa langkah penting, yaitu:
-
Subsidi operasional angkot dari pemda.
-
Pembaruan armada dengan kendaraan ramah lingkungan.
-
Pendampingan teknis dari Kementerian Perhubungan.
-
Kebijakan transportasi terpadu agar layanan publik bisa bersaing dengan kendaraan pribadi.
Jika langkah ini dijalankan, maka wajah transportasi umum Kabupaten Bandung dapat berubah menjadi lebih baik. Sebagai perbandingan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sebenarnya telah meluncurkan program Buy The Service (BTS) untuk membantu daerah. Program ini bisa dibaca lebih lengkap di laman resmi Kementerian Perhubungan RI.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
