sekitarBANDUNGcom – Pemandangan megah Masjid Raya Al Jabbar yang terapung anggun di atas danau seharusnya menjadi sebuah oase visual yang menenangkan. Namun bagi ribuan pengendara yang mencoba mengaksesnya setiap akhir pekan, pemandangan tersebut seringkali dinikmati dari balik kemacetan parah yang mengular di Jalan Cimencrang. Lebih dari dua tahun setelah diresmikan, ikon kebanggaan Jawa Barat ini masih terbelenggu oleh satu masalah kronis yang tak kunjung terurai dan bahkan terasa semakin parah: aksesibilitas.
Janji bahwa Al Jabbar akan menjadi destinasi wisata religi kelas dunia yang mudah dijangkau dengan segala keunikannya terasa masih jauh dari kenyataan. Kemacetan yang terjadi bukan lagi sekadar kepadatan biasa, melainkan sebuah kelumpuhan lalu lintas yang sistemik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendesak: apa sebenarnya akar masalahnya, dan mengapa solusi infrastruktural seperti jalan layang (fly over) kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi?
Berdasarkan analisis dan pengamatan di lapangan, ada tiga biang keladi utama yang menjadi penyebab dari kekacauan lalu lintas di sekitar Masjid Al Jabbar.
Biang Keladi Pertama: Kapasitas Jalan Cimencrang yang “Terengah-engah”
Penyebab pertama dan yang paling fundamental adalah adanya ketidaksesuaian skala yang ekstrem antara megahnya bangunan masjid dengan kecilnya infrastruktur jalan pendukung. Jalan Cimencrang, yang menjadi salah satu akses utama, pada dasarnya adalah jalan lokal dua lajur yang dirancang untuk melayani lalu lintas pemukiman, bukan untuk menampung gelombang ribuan mobil dan bus pariwisata.
Setiap akhir pekan, jalan kecil tersebut dipaksa berfungsi sebagai corong raksasa yang menelan volume kendaraan yang jauh melampaui kapasitasnya. Hasilnya adalah antrean panjang dan waktu tempuh yang tidak terprediksi. Kondisi “terengah-engah” dari Jalan Cimencrang dan jalan-jalan kecil di sekitarnya adalah bukti dari perencanaan infrastruktur pendukung yang belum matang saat mega proyek Al Jabbar dibangun.
Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr.-Ing. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA, menyoroti masalah ini. “Setiap pembangunan pusat kegiatan baru berskala besar seperti Al Jabbar harus didahului atau diiringi dengan penyiapan infrastruktur jaringan jalan yang memadai. Jika tidak, yang terjadi adalah bangkitan lalu lintas masif yang tidak mampu ditampung oleh jalan eksisting, sehingga menyebabkan kemacetan parah,” jelasnya dalam sebuah wawancara dengan Pikiran Rakyat.
Biang Keladi Kedua: “Badai Sempurna” Saat Jadwal Persib Bertemu Akhir Pekan
Masalah kapasitas jalan yang sudah ada diperparah oleh biang keladi kedua: lokasi Masjid Al Jabbar yang bersebelahan langsung dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), kandang dari klub sepak bola kebanggaan, Persib Bandung. Ketika jadwal pertandingan kandang Persib jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, maka terciptalah sebuah “badai sempurna” kemacetan.
Dua magnet massa—puluhan ribu jemaah dan wisatawan Al Jabbar serta puluhan ribu Bobotoh Persib—bertemu dan tumpah ruah di kawasan yang sama, menggunakan jaringan jalan yang sama-sama terbatas. Arus keluar-masuk kendaraan menuju kedua destinasi tersebut menciptakan konflik lalu lintas yang luar biasa rumit dan seringkali berujung pada kelumpuhan total di seluruh kawasan Gedebage.
Kasat Lantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar, mengakui betapa sulitnya mengelola situasi tersebut. “Ketika ada pertandingan Persib bersamaan dengan puncak kunjungan ke Al Jabbar, beban lalu lintas di kawasan Gedebage meningkat lebih dari dua kali lipat. Kami harus mengerahkan personel ekstra dan melakukan rekayasa lalu lintas yang rumit, namun seringkali kepadatan tidak terhindarkan karena volume kendaraan yang memang sudah melebihi kapasitas,” ujarnya kepada Pikiran Rakyat.
Biang Keladi Ketiga: Ketergantungan Absolut pada Kendaraan Pribadi
Biang keladi ketiga adalah minimnya, atau bahkan nyaris tidak adanya, pilihan moda transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman untuk menuju Masjid Al Jabbar. Hingga saat ini, belum ada rute Trans Metro Bandung (TMB) atau DAMRI yang secara khusus melayani titik tersebut. Angkutan kota (angkot) yang melintas pun terbatas. Akibatnya, hampir 100 persen pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan, bergantung pada kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor.
Ketergantungan absolut pada kendaraan pribadi inilah yang menjadi penyumbang utama dari volume lalu lintas yang membludak. Tanpa adanya alternatif transportasi massal yang layak, setiap individu atau keluarga akan menambah satu kendaraan lagi ke dalam antrean kemacetan yang sudah parah.
Pengamat Transportasi Publik, Aditya Dwi Laksana, dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), mengkritisi kurangnya integrasi ini. “Membangun sebuah magnet massa tanpa menyiapkan akses transportasi publik yang memadai adalah sebuah kesalahan perencanaan. Seharusnya, sejak awal sudah dirancang adanya shelter bus, rute angkutan baru, atau bahkan shuttle khusus dari titik-titik strategis di kota. Ini akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Detik.com.
Solusi yang Dinanti: Mengapa Flyover Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Keharusan?
Ketiga biang keladi di atas membuktikan bahwa solusi parsial seperti rekayasa lalu lintas sesaat tidak akan pernah cukup. Usulan pembangunan Flyover Gedebage yang pernah dilontarkan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat pada 2023 kini menjadi semakin mendesak. Sebuah jalan layang yang memberikan akses langsung dari jalan arteri utama (seperti Jalan Soekarno-Hatta atau dari gerbang tol KM 149) ke kompleks Al Jabbar dan GBLA adalah satu-satunya solusi struktural yang bisa memecah kebuntuan.
Jalan layang tersebut akan memisahkan lalu lintas pengunjung dari lalu lintas warga lokal di Jalan Cimencrang, menghilangkan titik-titik konflik, dan menyediakan akses berkapasitas tinggi yang sesuai dengan skala kedua landmark tersebut. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, Cucu Sutara, menyoroti kerugian ekonomi akibat kemacetan ini. “Kemacetan parah ini menciptakan citra negatif dan bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung dalam jangka panjang. Kelancaran akses adalah investasi. Pembangunan infrastruktur seperti fly over tidak hanya akan melancarkan lalu lintas, tetapi juga akan memaksimalkan potensi ekonomi dari Masjid Al Jabbar dan GBLA,” ujarnya.
Kini, bola ada di tangan para pemangku kebijakan. Warga Bandung telah melihat dengan jelas tiga biang keladi utama dari masalah ini. Jawabannya pun sudah ada di depan mata. Mewujudkan pembangunan fly over bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan untuk menyelamatkan ikon kebanggaan mereka dari belenggu kemacetan.
