Sekitarbandung.com – Menjelang Lebaran Idul Adha saat era Orde Baru, berita televisi nasional (TVRI) selalu menyiarkan penyerahan sapi-sapi kurban berukuran raksasa dari Presiden Soeharto.
Sapi-sapi tersebut kemudian didistribusikan ke Masjid Istiqlal dan berbagai masjid besar di seluruh provinsi di Indonesia. Citra yang terbangun kala itu adalah Sang Bapak Pembangunan sebagai sosok yang sangat dermawan dan religius.
Bantuan Presiden
Sumbangan-sumbangan tersebut selalu diberikan di bawah label “Bantuan Presiden” atau Banpres.
Bagi masyarakat awam, istilah ini sering kali disalahartikan seolah-olah uang tersebut berasal dari kantong pribadi presiden, atau setidaknya dari APBN resmi negara.
Namun, sejarah perbendaharaan negara mencatat fakta yang jauh lebih kompleks dan abu-abu.
Faktanya, Banpres tidak bersumber dari APBN yang disetujui oleh DPR. Dana ini berasal dari apa yang disebut sebagai dana non-bujeter, yaitu rekening-rekening khusus yang dikendalikan penuh oleh istana.
Dengan kata lain, dananya ditarik dari berbagai pungutan BUMN, konglomerat, hingga keuntungan ekstra dari proyek-proyek negara yang tidak masuk ke dalam kas resmi pemerintah.
Baca Juga: Sapi Kurban Mengamuk H-1 Lebaran, Tenda Akad Nikah di Banyumas Ini Jadi Sasaran
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
Selain Banpres, Soeharto juga mengendalikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP).
Melalui Keputusan Presiden, yayasan ini secara otomatis memotong gaji jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI muslim setiap bulannya.
Kumpulan dana raksasa dari keringat rakyat inilah yang kemudian digunakan untuk mendirikan 999 masjid beratap limas khas YAMP di seluruh Indonesia.
Kelihaian Tingkat Tinggi
Bagi banyak pengamat sejarah dan politik, strategi seperti ini dianggap sebagai bentuk kelihaian tingkat tinggi.
Dengan menggunakan dana publik berupa potongan gaji pegawai dan iuran BUMN yang dilabeli sebagai “Bantuan Presiden”, rezim Orde Baru berhasil memupuk legitimasi politik yang sangat kuat di kalangan mayoritas muslim.
Sebuah sistem di mana sedekahnya dibayar oleh rakyat, namun nama harumnya diklaim oleh penguasa.
Terhenti saat Reformasi 1998 Meletus
Tradisi sumbangan masif bernuansa politis ini akhirnya terhenti ketika Reformasi 1998 meletus.
Pengusutan terhadap harta kekayaan Soeharto mengungkap keberadaan ratusan rekening dana non-bujeter dan yayasan-yayasan tersebut.
Sejak saat itu, tata kelola keuangan negara dirombak total agar tidak ada lagi dana publik yang bisa digunakan secara sepihak untuk pencitraan penguasa.
Baca Juga: Kilas Balik Kurban Kota Bandung Tahun 2025, Berikut Datanya!
