sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Bandung mengembangkan ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain dengan transportasi listrik sebagai salah satu pintu masuk. Dalam rencana tersebut, Bandung Angkot Utama menjadi bagian dari pengembangan konektivitas transportasi yang terhubung dengan sistem Bus Rapid Transit atau BRT.
Informasi itu disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui keterangan mengenai pengembangan ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut terdapat enam pelaku yang terlibat dalam pengembangan ekosistem tersebut.
Bandung Angkot Utama tidak ditempatkan sebagai sistem blockchain secara langsung. Perannya berada dalam ekosistem transportasi listrik yang mendukung BRT. Dengan demikian, blockchain menjadi bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.
Bandung Angkot Utama Dukung Ekosistem Transportasi Listrik
Implementasi ekosistem transportasi listrik disebut menjadi entry point dalam pengembangan ekonomi digital berbasis blockchain. Ekosistem tersebut mencakup berbagai kebutuhan pendukung kendaraan listrik.
Komponen yang disiapkan meliputi kendaraan, baterai, pemeliharaan, keselamatan, stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU, hingga penyediaan suku cadang. Seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari ekosistem yang dikembangkan bersama para pelaku terkait.
Dalam rencana konektivitas transportasi Kota Bandung, Bandung Angkot Utama juga diarahkan menjadi angkutan pengumpan atau feeder bagi BRT. Konsep tersebut menempatkan angkot sebagai salah satu moda yang mendukung keterhubungan perjalanan masyarakat dengan sistem transportasi utama.
Pengembangan tersebut sejalan dengan perhatian Pemkot Bandung terhadap pembenahan transportasi publik. ANTARA Jawa Barat sebelumnya melaporkan bahwa pembangunan BRT dan peremajaan angkot berbasis listrik menjadi salah satu prioritas infrastruktur Kota Bandung pada 2026.
Baca juga:Exit Tol KM 151 Bandung Batal Permanen, 2 Kendala Teknis Terungkap
Bandung Angkot Utama dan Peran Pemerintah
Dalam pengadaan armada, Pemerintah Kota Bandung menyatakan tidak bertindak sebagai pelaku usaha. Pengadaan kendaraan dilakukan Kopamas melalui agen tunggal pemegang merek atau ATPM maupun penyedia kendaraan.
Sementara itu, pemerintah berperan dalam memberikan perizinan dan melakukan pengawasan. Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari skema pengembangan transportasi listrik yang sedang disiapkan.
Pemerintah juga menyatakan transformasi menuju kendaraan listrik tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian pengemudi angkot yang telah beroperasi. Perubahan sistem transportasi diarahkan untuk membangun konektivitas baru tanpa mengabaikan keberadaan pengemudi yang selama ini melayani masyarakat.
Baca juga:Sebanyak 367 Rumah Warga Bandung Barat Ditargetkan Mendapat Perbaikan Tahun 2026
Konsep angkot sebagai feeder juga telah muncul dalam pembenahan transportasi perkotaan Bandung. ANTARA sebelumnya memberitakan rencana revitalisasi terminal dan integrasi angkot dengan moda transportasi lain. Integrasi tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya menata sistem transportasi agar perjalanan masyarakat dapat terhubung.
Pengembangan Bandung Angkot Utama dalam ekosistem digital berbasis blockchain masih perlu dipahami sesuai informasi resmi yang tersedia. Belum ada dasar untuk menyebut bahwa seluruh angkot Bandung telah menggunakan blockchain atau bahwa blockchain menjadi sistem pembayaran langsung pada kendaraan.
Fokus pengembangan saat ini berada pada keterhubungan antara transportasi listrik, BRT, dan ekosistem ekonomi digital. Bandung Angkot Utama menjadi bagian dari pintu masuk pengembangan tersebut melalui fungsi transportasi yang direncanakan.
Dengan skema itu, pengembangan transportasi tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan. Sistem pendukung seperti baterai, perawatan, keselamatan, SPKLU, dan suku cadang juga menjadi unsur penting yang perlu disiapkan agar ekosistem kendaraan listrik dapat berjalan.
Pemerintah Kota Bandung bersama pihak terkait selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan. Perkembangan implementasi program akan bergantung pada proses pengadaan, perizinan, pengawasan, serta kesiapan ekosistem pendukung.
Program ini juga menempatkan kesiapan layanan sebagai bagian penting dalam perubahan transportasi. Keberadaan armada, fasilitas pengisian, perawatan, dan dukungan suku cadang perlu berjalan beriringan agar konektivitas BRT dan angkutan pengumpan dapat dikembangkan secara terintegrasi di Kota Bandung sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Bandung Angkot Utama ditempatkan dalam agenda pembenahan transportasi sekaligus pengembangan ekonomi digital. Informasi resmi yang ada menegaskan posisinya sebagai bagian dari entry point ekosistem blockchain, bukan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut secara langsung menjalankan teknologi blockchain.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat program ini sebagai pengembangan bertahap yang menghubungkan angkutan pengumpan, transportasi listrik, BRT, dan ekosistem ekonomi digital dalam satu arah pengembangan transportasi Kota Bandung.
Sumber:jabarprov.go.id
