Sekitarbandung.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan pelepasan saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat sebagai langkah strategis pengelolaan ke depan.
Wacana tersebut mencuat pada pertengahan Januari 2026 dan dikaitkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan operasional Bandara Kertajati yang selama ini dinilai belum optimal dari sisi trafik penumpang.
Dedi Mulyadi menyebutkan, Pemprov Jawa Barat saat ini memegang mayoritas saham BIJB Kertajati dan menilai sudah saatnya pengelolaan bandara berskala nasional tersebut ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah skema pertukaran saham, di mana kepemilikan saham Bandara Kertajati ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung agar pengelolaan transportasi udara lebih efisien.
Baca Juga: KSPI dan Partai Buruh Soroti Kebijakan Upah, Dedi Mulyadi Jadi Perhatian
Selain faktor optimalisasi layanan, beban anggaran daerah juga menjadi pertimbangan utama, mengingat Pemprov Jawa Barat harus mengalokasikan dana operasional yang cukup besar setiap tahunnya untuk menopang operasional bandara.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat memastikan tetap menganggarkan dana operasional Bandara Kertajati dalam APBD 2026 agar aktivitas bandara tetap berjalan selama proses kajian dan pembahasan berlangsung.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan pun menekankan pentingnya kajian komprehensif terkait pelepasan saham tersebut, termasuk aspek hukum, aset, dan dampak ekonomi bagi daerah.
Wacana ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengelolaan Bandara Kertajati yang lebih maksimal, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah Jawa Barat ke depan.
