sekitarBANDUNGcom – Skandal anggaran? Di tengah kondisi ekonomi yang masih terasa berat bagi sebagian besar masyarakat, di mana harga kebutuhan pokok terus merangkak naik dan lapangan pekerjaan menjadi tantangan, sebuah kabar ironis datang dari Gedung Sate, Bandung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terungkap telah menganggarkan dana yang fantastis, yakni Rp 1,7 Miliar, hanya untuk pengadaan pakaian dinas baru bagi para anggotanya.
Informasi yang terkuak dari dokumen anggaran tersebut sontak menyulut api kemarahan publik. Di media sosial dan ruang-ruang diskusi warga, kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah pemborosan uang rakyat yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Angka yang luar biasa besar untuk sekadar urusan sandang tersebut dipandang sebagai sebuah skandal anggaran yang mencederai rasa keadilan. Warga meradang, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari para wakil rakyat yang mereka pilih.
Baca juga – Raperda Keberagaman DPRD Bandung: Solusi Masalah SARA dan Toleransi Kota Wisata
Rincian Anggaran “Skandal Anggaran”: Untuk Apa Saja Rp 1,7 Miliar?
Berdasarkan penelusuran, anggaran Rp 1,7 Miliar tersebut dialokasikan untuk 120 anggota DPRD Jawa Barat periode saat ini. Jika dirata-ratakan, setiap anggota dewan akan mendapatkan alokasi sekitar Rp 14,1 juta untuk beberapa setel pakaian dinas. Pakaian tersebut mencakup beberapa jenis, di antaranya Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, serta Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
Munculnya angka belasan juta rupiah per anggota untuk pakaian dinas inilah yang menjadi sumber utama kontroversi. Publik mempertanyakan urgensi dan kewajaran dari pengadaan tersebut, terutama kualitas dan harga bahan yang dipilih hingga bisa mencapai nilai yang begitu tinggi. Angka tersebut terasa sangat kontras dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bandung yang berada di kisaran Rp 4 jutaan per bulan.
Koordinator dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sebuah lembaga pemantau anggaran, memberikan analisis tajam. “Anggaran sebesar Rp 1,7 Miliar untuk pakaian adalah sebuah pemborosan dan menunjukkan minimnya sensitivitas krisis dari para anggota dewan. Dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk hal yang jauh lebih mendesak, seperti perbaikan ruang kelas rusak di puluhan sekolah atau program bantuan modal untuk ratusan UMKM,” ujar Badiul Hadi, peneliti FITRA.
Pembelaan “Skandal Anggaran” dari Gedung Sate: Antara Aturan dan Wibawa
Di tengah gelombang kritik yang deras, pihak Sekretariat DPRD Jawa Barat memberikan pembelaan. Dari perspektif mereka, pengadaan pakaian dinas tersebut bukanlah sebuah pelanggaran, melainkan sebuah hak fasilitas bagi para anggota dewan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Pengadaan tersebut diklaim sebagai kegiatan rutin yang dilakukan dalam periode tertentu untuk menunjang kinerja dan penampilan para wakil rakyat.
Argumen lain tentang “skandal anggaran” yang seringkali muncul adalah mengenai pentingnya menjaga “wibawa” atau kehormatan institusi. Para anggota dewan diharapkan untuk tampil rapi dan pantas dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan, seperti saat menerima tamu dari dalam maupun luar negeri, atau saat menghadiri acara-acara resmi kenegaraan. Pakaian dinas dengan kualitas premium dianggap sebagai bagian dari representasi citra lembaga terhormat.
Seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan penjelasan. “Ini bukan soal kemewahan, ini soal kepantasan dan aturan. Semua sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai representasi dari puluhan juta warga Jawa Barat, tentu penampilan kami harus terjaga untuk menjaga marwah institusi,” katanya.
Suara Warga Meradang: Sebuah Pukulan bagi Rasa Keadilan
Namun, justifikasi berbasis aturan dan wibawa tersebut terasa hambar di telinga masyarakat yang sedang berjuang. Bagi warga, skandal anggaran fantastis tersebut adalah bukti nyata dari adanya jurang pemisah antara realitas kehidupan mereka dengan prioritas para wakilnya. Suara-suara kekecewaan dan kemarahan pun menggema dari berbagai kalangan di Bandung.
“Benar-benar tidak masuk akal. Kami di sini setiap hari pusing memikirkan harga beras dan biaya sekolah anak, mereka justru sibuk memikirkan baju baru seharga belasan juta. Di mana hati nurani mereka?” keluh Ibu Rina, seorang pedagang kecil di Pasar Kosambi, Bandung.
Sentimen serupa datang dari kalangan mahasiswa. “Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pro-rakyat, bukan untuk fasilitas mewah pejabat,” tegas seorang koordinator aksi dari aliansi mahasiswa Bandung.
Seorang sosiolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Dr. Budi Rajab, melihat fenomena ini sebagai krisis representasi. “Ketika kebijakan pejabat publik tidak lagi mencerminkan skala prioritas dan kesulitan yang dihadapi oleh konstituennya, maka terjadilah krisis kepercayaan. Isu seperti anggaran pakaian dinas ini, meskipun mungkin sah secara hukum, sangat merusak secara politik dan sosial karena mempertontonkan ketidakpekaan,” jelasnya.
Di Persimpangan Antara Hak dan Empati
Pada akhirnya, polemik skandal anggaran baju dinas Rp 1,7 Miliar ini telah melampaui sekadar perdebatan tentang angka. Isu tersebut telah menjadi sebuah simbol dari pertarungan antara hak birokratis dan empati sosial. Di satu sisi, ada aturan yang melegalkan fasilitas tersebut. Di sisi lain, ada etika dan rasa keadilan publik yang menuntut para pemimpin untuk menunjukkan kepekaan dan hidup sederhana di tengah kesulitan rakyatnya.
Keputusan DPRD Jawa Barat untuk melanjutkan atau meninjau ulang “skandal anggaran” tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah mereka akan berpegang teguh pada hak legalistik mereka, atau memilih untuk mendengarkan suara hati nurani publik yang sedang meradang? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan seberapa besar nilai kepercayaan yang tersisa dari rakyat Jawa Barat untuk para wakilnya.
Baca juga – Ketua DPRD Kota Bandung Buka Suara Soal Nasib Teras Cihampelas
