Sekitarbandung.com – Di negara Denmark, warganya diwajibkan untuk membayar pajak hingga sekitar 45-52 persen dari penghasilan dan PPN sekitar 25 persen. Tetapi menariknya, warga Denmark tetap bersedia uangnya dikelola oleh negara. Lalu, apa alasannya?
Mereka bersedia karena hasilnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pajak hingga 52 persen tersebut ditukar dengan berbagai fasilitas yang nyata dirasakan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:
- Rumah sakit 100% gratis.
- Sekolah sampai kuliah gratis (bahkan dikasih uang saku oleh negara).
- Terkena PHK akan diberikan tunjangan pengangguran.
- Memiliki anak akan mendapatkan subsidi.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat tidak perlu hidup dalam mode survival setiap hari hanya untuk bertahan hidup.
Baca Juga: 7 Artis yang Tidak Terima Karyanya Digunakan oleh Pemerintahan Donald Trump
Tidak Takut Miskin
Di sana, warga tidak takut jatuh miskin secara mendadak karena sakit atau di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini karena mereka memiliki kepercayaan penuh terhadap kinerja pemerintah.
Warga juga mengetahui bahwa uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membangun fasilitas publik, bukan hanya untuk membiayai gaya hidup pejabat demi kepentingan pribadi.
Karena kebutuhan dasar sudah terjamin, budaya kerja di sana juga tergolong sehat. Rata-rata jam kerja sekitar 37 jam per minggu, tanpa tekanan hustle culture yang berlebihan.
Warga bisa fokus bekerja saat jam kerja dan benar-benar menikmati hidup setelahnya. Dari sini muncul pertanyaan, apakah sistem seperti ini bisa diterapkan di Indonesia?
Denmark Negara Kecil
Denmark merupakan negara yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, serta sistem kesejahteraan yang telah dibangun selama ratusan tahun
Hal ini membuat tantangannya berbeda jauh dengan negara yang memiliki ratusan juta penduduk dan ribuan pulau.
Namun, esensinya tetap sama, yaitu pajak harus sejalan dengan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, sebagai warga negara, kita juga tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Baca Juga: Benarkah Piala Dunia 2026 Bisa Ditonton Gratis di YouTube? Ini Faktanya!
