BANDUNG, sekitarBANDUNGcom – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mencanangkan sebuah kebijakan yang cukup drastis namun fundamental untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Mulai tahun 2024, sebuah aturan baru direncanakan akan berlaku, melarang kendaraan yang masih menunggak pajak untuk mengisi bahan bakar di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Aturan ini ditegaskan sebagai konsekuensi logis dan langkah tegas bagi pemilik kendaraan yang abai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, menyampaikan hal ini dalam keterangannya pada Minggu (19/11/2023), seperti dilansir Tribunjabar. “Jika belum (bayar pajak kendaraan), harus bersiap dengan konsekuensinya, yakni tidak bisa mengisi bensin di SPBU,” terang Dedi Taufik. Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan Pemprov Jabar dalam menertibkan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah, sebuah potensi pendapatan daerah yang sangat besar namun belum terealisasi secara optimal.
Mendesaknya Penertiban: Jutaan Kendaraan Masih Menunggak Pajak
Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Dari catatan internal Bapenda Jabar, data menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara jumlah total kendaraan yang terdaftar dengan yang patuh membayar pajak. Tercatat sekitar 24 juta kendaraan yang beroperasi di Jawa Barat, namun hanya sekitar 16,6 juta unit yang statusnya aktif. Lebih mengkhawatirkan lagi, dari total kendaraan aktif tersebut, hanya 10,6 juta unit yang pajaknya dibayar dengan taat. Ini berarti, terdapat sekitar 6 juta kendaraan aktif di Jawa Barat yang pajaknya menunggak. Angka ini merepresentasikan potensi kerugian pendapatan daerah yang sangat besar dan menghambat laju pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
Baca juga : Bantuan Rutilahu Kabupaten Bandung: Rumah Warga Cipaku Kini Lebih Layak Huni
Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial bagi pemerintah provinsi. Dana dari PKB ini dialokasikan untuk berbagai sektor penting, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, serta program-program sosial lainnya yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menertibkan tunggakan pajak, Pemprov Jabar berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana ini demi kemajuan daerah.
Mekanisme Implementasi dan Tantangan Integrasi Sistem
Implementasi aturan “tidak bisa isi bensin” ini tentu akan menjadi tantangan besar yang membutuhkan sistem terintegrasi dan kokoh. Dedi Taufik mengisyaratkan bahwa hal ini memerlukan sinergi yang kuat antara Bapenda, pihak Kepolisian (terkait data registrasi dan identifikasi kendaraan), serta seluruh operator SPBU yang tersebar di Jawa Barat.
Secara teknis, diperkirakan akan ada sistem pengecekan status pajak kendaraan secara real-time di setiap SPBU. Ketika sebuah kendaraan hendak mengisi bahan bakar, petugas SPBU atau sistem otomatis akan memverifikasi status pajak kendaraan melalui plat nomor atau data lainnya yang terhubung dengan basis data Bapenda dan Kepolisian. Jika terdeteksi bahwa pajak kendaraan tersebut menunggak, maka pengisian bahan bakar akan ditolak secara otomatis. Integrasi data yang akurat dan up-to-date menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini agar tidak terjadi kesalahan atau potensi sengketa di lapangan.
Potensi Dampak dan Kesiapan Masyarakat
Larangan pengisian bensin di SPBU menjadi strategi yang diharapkan mampu menciptakan efek jera yang kuat dan mendorong pemilik kendaraan untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi langsung yang berdampak pada operasional kendaraan sehari-hari, diharapkan akan muncul kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah taat dan tidak menunggak.
Namun, implementasi aturan sebegini tegas tentu akan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Diperlukan sosialisasi yang sangat masif, jelas, dan berkelanjutan dari Pemprov Jabar agar kebijakan ini dapat diterima dan dipahami secara luas, menghindari kebingungan, protes, atau potensi gejolak di lapangan. Kampanye edukasi harus mencakup informasi tentang cara mudah membayar pajak, konsekuensi tunggakan, dan bagaimana masyarakat dapat memverifikasi status pajak kendaraan mereka.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas atau masa transisi di awal implementasi, serta menyiapkan call center atau posko pengaduan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga tetap menjaga kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pembangunan daerah. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan pajak, diharapkan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat.
Baca juga : Banjir Besar di Pakistan Tewaskan 178 Orang, Separuhnya Anak-anak!
