sekitarbandung.com – Sekolah Rakyat Bandung terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Program pendidikan yang diinisiasi Dinas Sosial (Dinsos) ini kini tengah berjuang mewujudkan pembangunan sekolah permanen. Kendati terkendala ketersediaan lahan, Dinsos memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar bagi 250 siswa tetap berjalan lancar di tiga lokasi sementara.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, pihaknya masih menelusuri lahan yang sesuai dengan syarat Kementerian Sosial, yaitu minimal lima hektare. “Kami ingin memastikan Sekolah Rakyat Bandung memiliki fasilitas layak, agar siswa bisa belajar dengan nyaman dan berkelanjutan,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Sekolah Rakyat Bandung Gunakan Tiga Lokasi Sementara
Selama proses pencarian lahan berlangsung, Dinsos mengelola kegiatan belajar di tiga titik berbeda. Jenjang SMP dilaksanakan di Wiyataguna Bandung, tingkat SMA di Poltekkesos, sementara siswa SD dan SMP lainnya menempati Balai Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto.
Setiap lokasi memiliki fasilitas pendukung agar proses belajar tetap berjalan efektif meski tanpa gedung permanen.
Yorisa menegaskan, tidak ada siswa yang mengundurkan diri sejak program ini dimulai. “Semua peserta tetap bersemangat belajar. Mereka mengikuti sistem boarding school agar mendapatkan pembinaan akademik sekaligus pelatihan kepemimpinan,” katanya.
Baca Juga: Pansus 11 Dorong Revisi Grand Design Kependudukan Kota Bandung agar Lebih Visioner
Dinsos Dorong Pembangunan Sekolah Permanen di Bandung
Program Sekolah Rakyat Bandung resmi dimulai pada 14 Juli 2025 untuk angkatan pertama dan dilanjutkan pada 1 Oktober 2025 bagi angkatan kedua. Dinsos kini menggandeng Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk mencari lahan permanen yang ideal.
Apabila lahan lima hektare sulit diperoleh di dalam kota, Pemkot Bandung membuka opsi menggunakan aset milik Bandung di luar wilayah administrasi kota.
Pendanaan pembangunan sendiri berasal dari pemerintah pusat, sedangkan penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot. Proyek ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Yorisa menambahkan, setiap angkatan Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar seribu siswa, lengkap dengan fasilitas SD, SMP, SMA, asrama siswa, dan asrama guru.
Alternatif Pembangunan Vertikal dan Kolaborasi Lintas Instansi
Jika lahan seluas lima hektare tidak tersedia, Pemkot Bandung mempertimbangkan pembangunan vertikal di area dua hektare. Namun, konsep bangunan empat hingga enam lantai tersebut masih perlu dikaji dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial RI.
Yorisa menekankan, keberadaan Sekolah Rakyat Bandung bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.
“Kerja sama lintas instansi adalah kunci agar sekolah permanen ini segera terwujud,” ujarnya.
Dukungan dan Harapan ke Depan
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat Bandung menjadi model pendidikan berbasis sosial yang bisa direplikasi di daerah lain. Selain memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak kurang mampu, program ini juga menanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, dan kepedulian sosial.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan terbaru mengenai pendidikan sosial di Jawa Barat, dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial RI atau mengikuti informasi dari Pemerintah Kota Bandung.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
