sekitarbandung.com – YSK berantas korupsi menjadi komitmen utama yang digaungkan oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), sejak awal menjabat. Dalam masa pemerintahan yang masih relatif muda, langkah tegas telah diambil demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan.
“Kegiatan pertama kita adalah memberantas korupsi. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat Sulut,” tegas YSK dalam pidato resmi yang disampaikan di Kantor Gubernur Sulut, 2 Juni 2025.
Baca Juga: PPPK 2025 Resmi Dibuka: 329.671 Honorer Berpeluang Lolos Tahap 2 Tanpa Tes Tambahan
4 ASN Ditersangkakan, YSK Berantas Korupsi Tak Main-Main
Langkah konkret dari komitmen YSK berantas korupsi terlihat dari kasus terbaru. Polda Sulut telah menetapkan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemprov Sulut sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana hibah untuk GMIM.
Tanpa intervensi pemerintah provinsi, proses hukum berjalan profesional. YSK memastikan bahwa tidak ada pejabat atau institusi yang akan dilindungi jika terbukti terlibat korupsi.
“Kami tidak akan mencampuri jalannya proses hukum. Pemerintah justru mendukung penuh penegakan hukum yang bersih dan transparan,” ujar juru bicara Pemprov Sulut.
Audit Internal dan Dukungan KPK
Untuk memperkuat reformasi birokrasi, YSK telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi melakukan audit mendalam di seluruh OPD. Rencana kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang dijajaki untuk membentuk pendidikan antikorupsi sejak dini.
Perubahan Kultural di Kalangan ASN
Menurut YSK, korupsi tak hanya soal uang, tetapi juga soal kedisiplinan dan tanggung jawab. Ia menegaskan agar ASN tidak mengulur waktu kerja dan tidak keluar tanpa tujuan pada jam dinas.
“Tidak boleh ada orang berdiam diri saat jam kerja. Aku tak ingin kamu mengular tanpa tujuan pekerjaan,” tambahnya.
Efek dari kebijakan ini mulai terasa. Banyak OPD mulai menerapkan presensi digital dan sistem evaluasi kerja berbasis target.
Dampak Sosial dan Harapan Publik
Komitmen YSK berantas korupsi membawa angin segar bagi masyarakat Sulawesi Utara. Banyak pihak mulai merasakan perbaikan layanan publik yang lebih cepat dan profesional.
Dr. Lidya Parera, pengamat kebijakan publik Universitas Sam Ratulangi, menyatakan, “Langkah ini menunjukkan arah baru dalam kepemimpinan daerah. Jika konsisten, Sulut bisa jadi percontohan nasional.”
Dukungan Masyarakat dan Aktivis
Aktivis Tosbro 08 Sulut, Jim Yon, menyatakan bahwa langkah YSK menunjukkan keberanian dan ketegasan yang jarang dimiliki kepala daerah.
“YSK berantas korupsi bukan hanya jargon. Ini adalah aksi nyata yang kami dukung penuh,” ujarnya dalam wawancara eksklusif.
Menuju Sulut Bebas Suap
Dengan kebijakan transparan dan tidak adanya intervensi dalam proses hukum, Gubernur YSK menunjukkan bahwa era baru pemerintahan telah dimulai. Upaya reformasi ini diharapkan mampu menghapus budaya suap dari birokrasi.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
