Sekitarbandung.com – DPRD Jawa Barat menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memangkas sejumlah program sosial, di tengah masih tingginya kasus HIV di daerah ini.
Data Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat, hingga September 2024, Kota Bandung menempati posisi tertinggi dengan 1.158 kasus HIV.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menilai kebijakan tersebut kontraproduktif. Ia menegaskan, di tengah meningkatnya permasalahan sosial, pemprov seharusnya memperkuat program pencegahan dan pendampingan, bukan justru menguranginya.
“Pemerintah wajib hadir. Jangan hanya intervensi di hilir, tapi harus juga menyentuh hulunya. Kalau tidak, angka kasus HIV maupun persoalan sosial lain bisa semakin tinggi,” kata Siti di Bandung, Senin (25/8).
Ancaman Sosial yang Kian Kompleks
Selain HIV, Jawa Barat juga masih bergulat dengan persoalan penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, gizi buruk, stunting, hingga kehamilan tidak diinginkan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, Siti menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius.
“Kalau tidak ditangani secara menyeluruh, kualitas sosial masyarakat kita akan terus menurun,” ujarnya.
Kritik Pengurangan Anggaran
Siti juga menyoroti pengurangan alokasi anggaran untuk program sosial yang dianggap krusial. Menurutnya, kebijakan itu justru akan memperlebar ketimpangan dan membebani anggaran di masa depan.
“Kalau kebutuhan besar hanya diberi porsi kecil, dampaknya bisa sangat luas. Ini harus jadi perhatian,” tambahnya.
Baca juga : 12 Siswa SD di Bandung Diduga Keracunan MBG
Harapan untuk Pemprov Jabar
Ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, khususnya dalam isu kesehatan dan sosial.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kasus HIV ini bukti bahwa kita butuh program yang lebih preventif, bukan malah dipangkas,” tutupnya.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
