sekitarbandungcom – Pemerintah Kota Bandung menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp7,46 triliun dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Target tersebut meningkat Rp269,13 miliar atau 3,74 persen dibandingkan pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Bandung 2026.
Rancangan APBD 2027 itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada 14 September 2026. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran sebelum rancangan ditetapkan menjadi APBD.
Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam rancangan tahun depan masih berstatus proyeksi. Karena itu, angka Rp7,46 triliun belum dapat disebut sebagai realisasi pendapatan daerah. Pembahasan bersama DPRD Kota Bandung masih diperlukan sesuai mekanisme penyusunan anggaran daerah.
Pendapatan Daerah Kota Bandung Naik 3,74 Persen
Kenaikan target pendapatan menjadi salah satu poin dalam Raperda APBD 2027. Nilai yang diproyeksikan mencapai Rp7,46 triliun atau bertambah Rp269,13 miliar dibandingkan APBD 2026.
Secara persentase, peningkatan tersebut mencapai 3,74 persen. Angka itu menunjukkan adanya target penerimaan yang lebih tinggi untuk tahun anggaran 2027 dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Bandung menyampaikan rancangan pendapatan tersebut dalam forum resmi DPRD. Tahapan berikutnya berupa pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mencermati seluruh komponen dalam rancangan APBD.
Status rancangan menjadi hal penting dalam memahami angka tersebut. Pendapatan sebesar Rp7,46 triliun merupakan target yang diajukan pemerintah, bukan angka yang sudah diterima dalam kas daerah.
Baca juga:Fenomena Astronomi Bulan dan Venus, 14 September 2026 Venus Tampak Menghilang
Rancangan APBD Bandung 2027 Juga Atur Belanja
Selain Pendapatan Daerah Kota Bandung, Rancangan APBD 2027 turut memuat proyeksi belanja daerah sekitar Rp7,82 triliun. Nilai belanja itu meningkat Rp212,15 miliar atau 2,79 persen dibandingkan APBD 2026.
Rancangan tersebut juga mencantumkan pembiayaan netto yang diproyeksikan sekitar Rp362 miliar. Ketiga komponen tersebut menjadi bagian penting dalam struktur rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD Kota Bandung.
Dengan adanya proyeksi pendapatan dan belanja, pemerintah daerah bersama DPRD perlu membahas kesesuaian rencana anggaran dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seluruh angka dalam rancangan tetap dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyusunan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, penyampaian Raperda APBD tidak serta-merta berarti seluruh angka telah menjadi keputusan akhir. Penetapan baru dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan dilalui sesuai aturan.
Baca juga:Penertiban Bangunan Liar Gunung Batu Dakota, 10 Bangunan Dibongkar
Target Pendapatan Daerah Kota Bandung sebesar Rp7,46 triliun pada 2027 menjadi salah satu indikator rencana fiskal pemerintah daerah. Kenaikan 3,74 persen dari APBD 2026 menunjukkan adanya target penerimaan yang lebih tinggi pada tahun anggaran mendatang.
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan Raperda APBD 2027 melalui informasi pemerintah daerah dan DPRD Kota Bandung. Publik juga dapat melihat dokumen hukum serta produk peraturan daerah melalui JDIH Kota Bandung sebagai sumber informasi resmi.
Dengan demikian, angka Rp7,46 triliun perlu dipahami sebagai target dalam rancangan, bukan capaian pendapatan. Kejelasan status tersebut penting agar informasi mengenai APBD 2027 tidak keliru dipahami sebagai realisasi.
Pembahasan antara Pemkot Bandung dan DPRD akan menentukan bagaimana rancangan pendapatan, belanja, serta pembiayaan tersebut akhirnya ditetapkan. Hasil akhirnya menjadi dasar pelaksanaan anggaran Kota Bandung setelah proses persetujuan dan penetapan selesai.
Penyampaian rancangan anggaran juga memberi ruang bagi pembahasan mengenai prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Setiap target penerimaan perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terukur dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pembahasan, pemerintah dan DPRD dapat mencermati kembali asumsi yang digunakan untuk menyusun target pendapatan. Perubahan dapat terjadi apabila hasil pembahasan menghasilkan penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Bagi masyarakat Kota Bandung, perkembangan rancangan tersebut penting untuk dipantau karena APBD menjadi dokumen utama perencanaan keuangan daerah. Informasi yang akurat membantu publik memahami perbedaan antara target yang masih dirancang dan anggaran yang telah ditetapkan.
Hasil pembahasan nantinya menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan fiskal Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun anggaran 2027 sesuai aturan yang berlaku.
Sumber: bandung.go.id
