sekitarbandung.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung mengambil peran lebih aktif dalam memahami kegelisahan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Farhan, persoalan kepemimpinan dan rasa keadilan tidak selalu dapat dilihat hanya melalui ukuran kuantitatif. Ada dimensi persepsi, rasa, dan kondisi batin masyarakat yang perlu dipahami agar kebijakan pemerintah dapat merespons persoalan secara lebih menyeluruh.
Karena itu, Farhan menilai ulama mempunyai posisi penting dalam menyentuh dimensi tersebut. MUI diharapkan tidak hanya hadir ketika muncul persoalan atau krisis, tetapi dapat menjadi bagian dari komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.
Wali Kota Bandung Soroti Peran MUI
Wali Kota Bandung menyampaikan bahwa MUI dapat menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan dalam mengelola rasa dan kalbu masyarakat. Peran tersebut berkaitan dengan kemampuan memahami kegelisahan, harapan, serta rasa keadilan yang berkembang di tengah warga.
Pertama, ulama diharapkan membantu memahami kegelisahan dan rasa keadilan masyarakat. Pemerintah memiliki berbagai data dan ukuran dalam menjalankan kebijakan, tetapi pemahaman terhadap kondisi sosial juga membutuhkan perspektif yang menyentuh pengalaman masyarakat secara langsung.
Kedua, MUI dipandang sebagai mitra kepemimpinan filosofis. Farhan menilai pemerintah membutuhkan perspektif dan bimbingan ulama ketika menghadapi persoalan masyarakat yang kompleks. Perspektif tersebut diharapkan dapat melengkapi pendekatan pemerintahan dalam membaca persoalan sosial.
Ketiga, komunikasi dan kolaborasi antara Pemkot Bandung dengan ulama diharapkan berlangsung sejak awal. Ulama dapat dilibatkan untuk membaca potensi persoalan sekaligus membantu mencari penyelesaian sebelum suatu masalah berkembang menjadi lebih besar.
Dorongan tersebut menunjukkan bahwa peran yang diharapkan bukan sekadar memberikan respons setelah terjadi persoalan. Pemerintah dan ulama didorong membangun komunikasi yang lebih teratur sehingga berbagai perubahan kondisi sosial dapat dipahami bersama.
Baca juga: Polrestabes Bandung Gelar Sispamkota 2026, 2.500 Personel Diuji Hadapi Gangguan Kamtibmas
Wali Kota Bandung Dorong Ketahanan Sosial
Farhan juga menyinggung pengalaman komunikasi antara Pemkot Bandung dan ulama pada 30 Agustus 2025. Saat itu, komunikasi dilakukan dalam konteks merespons keresahan sosial setelah demonstrasi dan kerusuhan. Menurut Farhan, pengalaman tersebut menjadi salah satu inspirasi untuk membangun pendekatan yang dapat memperkuat ketahanan sosial.
Dalam pandangan tersebut, keterlibatan ulama sejak awal dinilai penting karena persoalan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Pemerintah membutuhkan komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi sosial secara lebih luas.
Farhan berharap hubungan antara Pemkot Bandung dan ulama dapat berlangsung erat serta berkesinambungan. Komunikasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi krisis, tetapi juga menjadi bagian dari proses memahami perkembangan masyarakat.
Baca juga: Persib vs Persija 12 September 2026, Laga Sengit Menanti di GBK
Musda XI MUI Bandung Tetap Independen
Dalam Musda XI MUI Kota Bandung, Farhan juga menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung. Kandidat maupun proses pemilihan diserahkan kepada MUI Kota Bandung sesuai mekanisme organisasi.
Sikap tersebut menempatkan hubungan pemerintah dan MUI pada ruang kolaborasi tanpa mencampuri proses internal organisasi. Pemerintah dapat membangun komunikasi serta kerja sama, sementara keputusan mengenai kepemimpinan MUI tetap menjadi kewenangan organisasi tersebut.
Farhan berharap Musda XI MUI Kota Bandung berlangsung dalam suasana persaudaraan. Ia juga berharap musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat.
Melalui dorongan itu, Wali Kota Bandung menempatkan ulama sebagai salah satu mitra penting dalam membaca persoalan sosial. Tiga peran yang dirangkum dari pernyataan Farhan, yakni memahami kegelisahan masyarakat, menjadi mitra kepemimpinan filosofis, serta memperkuat komunikasi sejak awal, menjadi bagian dari harapan untuk membangun ketahanan sosial.
Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, berbagai persoalan dapat dibaca dari lebih banyak perspektif, sementara penyelesaian masalah tetap dapat diarahkan melalui dialog dan kolaborasi.
Dalam konteks itu, MUI diharapkan menjadi ruang dialog untuk membantu pemerintah memahami suara masyarakat, terutama ketika muncul persoalan yang menyentuh rasa keadilan warga Bandung.
