sekitarbandung.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Anggota Pansus 12, Asep Robin, menegaskan bahwa peran Satpol PP menangani ketertiban umum Bandung sangat penting dalam memastikan kenyamanan dan keamanan warga kota.
Menurut Asep, ketertiban umum adalah cerminan dari keadaan damai dan rasa aman yang dijamin melalui keamanan kolektif, salah satu kebutuhan dasar masyarakat. “Jika ketertiban tercapai, maka ketenteraman warga dapat terwujud. Pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP menangani ketertiban umum Bandung untuk menjaga keteraturan hidup bersama,” ujarnya.
Peran Strategis Satpol PP dalam Ketertiban Umum
Asep menekankan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah sekaligus mendukung pelayanan publik. Melalui penegakan Perda, lembaga ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mendukung pembangunan, dan melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap ketertiban umum.
“Peningkatan kapasitas Satpol PP sangat diperlukan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan institusi lain,” tambah mantan jurnalis ini.
Baca Juga: Perampasan Motor Cimahi: Sindikat Motor Bandung Barat Dibongkar Polisi
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas
Raperda Ketertiban Umum yang sedang dibahas DPRD Kota Bandung mengatur secara tegas bagaimana Satpol PP menangani ketertiban umum Bandung. Fokusnya mencakup pemantauan ruang publik, pengawasan kegiatan usaha, hingga penertiban pelanggaran ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu kenyamanan warga.
Perlindungan masyarakat, kata Asep, adalah amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan dan profesionalitas Satpol PP menangani ketertiban umum Bandung harus terus diperkuat untuk menangani segala bentuk kejahatan terhadap ketertiban, termasuk pelanggaran moralitas yang dilegislasikan.
Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
Menurut Asep, keberhasilan Satpol PP juga bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi dengan kepolisian, camat, dan aparat kelurahan. “Koordinasi ini penting agar proses penegakan ketertiban berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong evaluasi rutin terkait efektivitas Raperda, sehingga Satpol PP dapat bekerja optimal, mengurangi pelanggaran ketertiban, serta meningkatkan rasa aman warga. Strategi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan kota dan kualitas hidup masyarakat Bandung.
Peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan Satpol PP menangani ketertiban umum Bandung. Dengan adanya Raperda yang jelas, diharapkan warga merasakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman yang nyata, sekaligus mendukung tercapainya kota Bandung yang aman dan tertib.
jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
