sekitarBANDUNGcom, Bandung, 25 Juli 2023 – Teknologi QR Code Indonesian Standard atau yang disingkat QRIS telah merevolusi cara masyarakat bertransaksi, menawarkan kemudahan luar biasa, terutama saat lupa atau malas membawa uang tunai. Popularitasnya tak khayal meluas ke berbagai sektor; setiap restoran, minimarket, hotel, jasa pariwisata, hingga berbagai jenis toko kebutuhan kini menggunakan QRIS demi memudahkan para konsumen dalam melakukan pembayaran. Bahkan, tak hanya untuk keperluan bisnis, QRIS juga terpantau dimanfaatkan beberapa pengurus masjid demi mempermudah para munfiqin saat berinfaq. Cukup memindai barcode menggunakan ponsel, transaksi kemudian terverifikasi, dan selesai.
Namun, ada perkembangan baru terkait penggunaan QRIS. Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan kebijakan baru terkait penerapan tarif penggunaan QRIS, yang nantinya akan dibebankan kepada pemilik bisnis atau penyedia jasa QRIS.
Kebijakan Baru: Tarif QRIS Dikenakan untuk Transaksi di Atas Rp 100 Ribu
Kebijakan penerapan tarif penggunaan QRIS ini menjadi sorotan utama di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran, sekaligus untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
Adapun syarat utama untuk pengenaan tarif ini adalah nilai transaksi. Tarif tersebut akan dibebankan pada transaksi yang nilainya di atas Rp 100 ribu. Ini berarti, untuk transaksi dengan nilai nominal Rp 100 ribu atau kurang, penggunaan QRIS akan tetap gratis bagi pemilik bisnis atau penyedia jasa. Penetapan batas nominal ini adalah langkah strategis untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta transaksi-transaksi kecil yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Baca juga : Cara Ajukan Restrukturisasi Pinjaman Bandung: Panduan UMKM 2025
Implementasi Efektif Mulai September 2023
Kebijakan penerapan tarif penggunaan QRIS ini akan mulai berlaku secara efektif dalam waktu dekat. Bank Indonesia menetapkan tanggal 1 September 2023 sebagai awal berlakunya, dengan batas waktu selambat-lambatnya pada 30 November 2023 untuk implementasi penuh. Ini memberikan waktu bagi penyedia jasa pembayaran dan merchant untuk melakukan penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada penggunanya.
Penetapan tarif ini didasari oleh prinsip keberlanjutan. Operasional sistem pembayaran digital seperti QRIS memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, keamanan, dan pemeliharaan. Dengan adanya tarif, biaya operasional ini dapat tertutupi, sehingga sistem dapat terus berkembang, berinovasi, dan memberikan layanan yang stabil serta aman dalam jangka panjang.
Dampak dan Manfaat Kebijakan Baru
Kebijakan tarif QRIS ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekosistem pembayaran digital di Indonesia:
- Keberlanjutan Sistem Pembayaran: Tarif ini akan memastikan keberlanjutan dan pengembangan infrastruktur QRIS yang canggih, aman, dan efisien. Investasi dalam teknologi anti-penipuan dan peningkatan layanan akan terus berlanjut.
- Perluasan Inklusi Keuangan: Dengan mempertahankan biaya nol untuk transaksi kecil, BI memastikan bahwa UMKM dan pedagang mikro tidak terbebani, sehingga mereka tetap termotivasi untuk mengadopsi pembayaran digital. Ini krusial untuk menarik lebih banyak masyarakat ke dalam ekosistem ekonomi digital formal.
- Efisiensi Transaksi: Meskipun ada tarif untuk transaksi besar, penggunaan QRIS tetap jauh lebih efisien dan aman dibandingkan transaksi tunai, mengurangi risiko kehilangan uang dan mempermudah pencatatan keuangan.
- Transparansi dan Keadilan: Kebijakan ini memberikan kejelasan mengenai biaya yang terkait dengan layanan pembayaran digital, mendorong transparansi dalam biaya operasional.
Edukasi dan Harapan ke Depan
Bank Indonesia, bersama dengan penyedia jasa pembayaran, akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama para merchant atau pemilik bisnis, mengenai detail penerapan tarif ini. Pemahaman yang baik dari semua pihak akan memastikan transisi yang mulus dan penerimaan yang positif terhadap kebijakan baru ini.
Melalui kebijakan ini, BI menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang tangguh, efisien, dan inklusif. QRIS akan terus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin melek digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat dapat terus menikmati kemudahan bertransaksi, sementara pemilik bisnis turut berkontribusi pada keberlanjutan inovasi pembayaran digital.
Baca juga : Program Pemulihan Ekonomi Bandung 2025: Strategi & Dampaknya
(adm)
