sekitarbandung.com – Waduh! hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) ternyata masih rendah. Hasil SPI tahun 2024, Pemkot Bandung masih masuk dalam kategori rawan dengan nilai SPI 69, sedangkan untuk kategori terjaga dimulai dari nilai 78.
“Nilai 69 itu menunjukkan masih banyak potensi risiko korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, maupun integritas ASN,” terang Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Irawati di Jalan Aceh, Bandung, Selasa lalu (21/10).
Menurut Irawati, potensi kasus korupsi yang lainnya di Pemkot Bandung yakni dalam hal jual beli jabatan. Melihat data statistik, papar Irawati, penanganan perkara menunjukkan hal itu sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi.
“Dalam konteks jual beli jabatan, biasanya lebih kepada siapa yang disukai atau dapat mengakomodir kepentingan tertentu. Ketika manajemen ASN tidak menempatkan the right man in the right place, maka keputusan akhir itu hanya didasari pada kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Irawati.
Akibatnya, masih urau Irawati, muncul praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan daerah. Apalagi dengan nilai SPI 69, potensi jual beli jabatan pun termasuk dalam risiko. Pasalnya, tutur Irawati, aspek pengelolaan sumber daya manusia jadi salah satu komponen penilaian.
“Konteks inilah yang jadi perhatian kami melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yakni alat ukur dari KPK dalam delapan area perbaikan tata kelola,” urai Irawati.
Perlu diketahui, KPK pun turut menyoroti sejauh mana pengawasan internal Pemkot Bandung berjalan. Sebab, masih kata Irawati, pengawasan ini jadi bentuk mitigasi awal apabila ditemukan potensi korupsi atau penyimpangan.
Dengan begitu, jelas Irawati, potensi korupsi dan penyimpangan itu dapat segera ditindaklanjuti oleh aparatur pengawas internal, baik melalui mekanisme pengawasan internal atau kerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Kalau melihat sejarah yang sudah berlangsung di Pemkot Bandung, memang cukup tinggi kasus korupsinya. SPI dan juga beberapa kasus sebelumnya menunjukkan hal tersebut,” ujar Irawati.
Sementara, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan SPI Pemkot Bandung hingga saat ini belum benar-benar sehat, sedangkan MCSP sudah cukup baik karena nilainya tinggi.
“Memang SPI kita belum sehat-sehat banget, baru MCSP saja pas 90, kita harus di atas 90. Tapi SPI masih di bawah 78 baru 69, artinya masih rentan,” kata Farhan.
Baca juga : PAD Kabupaten Bandung Tembus Rp1,6 Triliun di Oktober
Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, pihak Pemkot Bandung mengadakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara KPK dan Pemkot Bandung.
“Ini salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan SPI dan MCSP agar bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini berada dalam pemantauan tata kelola yang sehat tanpa korupsi,” tandas Farhan.
Jika ingin update tentang hal di sekitar bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com
